SOLOPOS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Rapat tersebut membahas progres penanganan permasalahan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. serta progres restrukturisasi BUMN dan holding BUMN. (Antara/Dhemas Reviyanto)

Solopos.com, JAKARTA–Sebanyak enam emiten BUMN akan melakukan right issue pada Semester II/2022.

Keenam emiten yang bakal melakukan rights issue yakni SMGR, WSKT, ADHI, BBTN, GIAA, dan KRAS.

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

Wakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan setidaknya ada 6 BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bakal menerbitkan saham baru dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Emiten pertama yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) seiring dengan masuknya PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) ke portofolio perusahaan karena pelimpahan seluruh saham pemerintah ke SMGR.

“Porsi saham pemerintah di SMBR dilimpahkan ke Semen Indonesia. SMBR ini masih di luar holding semen, prosesnya sebagaimana kita menyuntikkan PNM dan Pegadaian ke BBRI. Memang yang unik Semen Baturaja juga perusahaan publik jadi membutuhkan RUPS di kedua belah pihak diharapkan kuartal III/2022 sudah bisa selesai,” paparnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).

Pemerintah bakal menggelar rights issue sehingga porsi kepemilikan di SMGR tetap 51,01%.

Baca Juga: 33 Emiten akan Right Issue, Berburu Modal Rp25,2 Triliun

Kemudian, Kementerian BUMN bakal melanjutkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) senilai Rp3 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue Rp1 triliun ke publik.

Saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah di WSKT mencapai 75,35%, dengan rights issue dan suntikan PMN, diharapkan porsi kepemilikan pemerintah menjadi 66,04%.

“Ini menjadi rights issue yang terakhir yang di Waskita setelah tahun lalu ada rights issue juga, dengan rigts issue terakhir ini dan penjualan beberapa ruas tol diharapkan Waskita masuk ke fase penyehatan,” tambah dia.

Selain itu, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) senilai Rp1,89 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue Rp1,6 triliun.

Suntikan PMN ditambah dengan pengambilan jatah publik, diharapkan mempertahankan porsi kepemilikan saham pemerintah di ADHI sebesar 51%.

Baca Juga: 7 BUMN Diusulkan Terima PMN Rp54,82 Triliun, Untuk Apa?

“Dengan berbagai proyek yang ada termasuk proyek tol Solo-Jogja ada tambahan permodalan Rp1,98 triliun, dan memang Adhi Karya ini terkecil modalnya di antara seluruh karya 5 itu. Kami harapkan ada rights issue di kuartal III/2022 juga,” tambah dia.

Selanjutnya, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN Rp2,98 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Suntikan modal ini bakal ditambah rights issue agar porsi kepemilikan pemerintah tetap 60%.

“BBTN dari tahun lalu kami membutuhkan tambahan permodalan karena CAR BTN di antara bank buku IV ini memang paling kecil dan kami ingin menambah CAR sampai 19% dibutuhkan tambahan injeksi modal Rp2,98 triliun dari PMN dia juga melalui mekanisme rights issue mungkin di kuartal III/2022 atau IV/2022,” terangnya.

Selanjutnya, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.

Baca Juga: PT BSI (BRIS) Akan Right Issue Kuartal III/2022, Segini Nilainya

Pemerintah bakal menerbitkan rights issue dua kali, pertama pada kuartal III/2022 Rp7,5 triliun dari pemerintah, sehingga porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54% menjadi 65%.

Kemudian, tahap kedua pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51%.

“Kemudian, akan rights issue di tahap kedua kuartal IV/2022 awal untuk tambahan dana dari investor strategis sebagaimana diketahui, keputusan panja terakhir akan membatasi porsi pemerintah tetap di 51% total kepemilikan saham Garuda Indonesia,” papar dia.

Terakhir, pemerintah juga mengawal rights issue PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

Namun, saham baru KRAS tidak akan serap oleh pemerintah. Dengan demikian, porsi kepemilikan pemerintah dapat berkurang dari 80% menjadi 60%.



Baca Juga: Ada Investor Strategis, Kimia Farma (KAEF) Right Issue Rp4,5 Triliun

“Rights issue ini dipakai untuk dana pengembangan usaha yang akan terjadi tanpa partisipasi pemerintah, harapannya publik akan mengambil porsinya tanpa partisipasi pemerintah,” kata dia.

Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul 6 BUMN Bakal Rights Issue pada Semester II/2022, Siapa Saja?

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya