Industri Tekstil Penuh Tantangan, Kolaborasi Kunci Menuju Kedaulatan Sandang

Solopos.com, SOLO — Kedaulatan sandang bisa terwujud bila kolaborasi dan kemitraan kuat pemerintah, legislatif, dan para stakeholder industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air.

Butuh payung hukum atau regulasi yang berimplikasi mendongkrak kinerja sekaligus menyelamatkan masa depan industri TPT nasional.

Demikian benang merah dari kegiatan focus group discussion (FGD) Industry Trends bertajuk Membaca Arah Ekonomi Lewat Catatan Konsumsi Listrik di Radya Litera Griya Solopos, Sabtu (29/7/2023). Kegiatan itu menghadirkan narasumber yang erat hubungannya dengan industri tekstil dan energi listrik di Jawa Tengah.

Ada beragam persoalan yang kini tengah dihadapi sektor industri padat karya, termasuk industri TPT. Gerusan pandemi Covid-19 ditambah konflik berkepanjangan Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung rampung berdampak negatif terhadap kinerja industri tekstil.

Kinerja industri tekstil merosot tajam lantaran minimnya tingkat permintaan, utamanya dari luar negeri. Kondisi ini ditambah membanjirkan produk pakaian bekas yang menggerus produk tekstil buatan dalam negeri.

“Industri tekstil dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mau dibawa kemana industri padat karya? Pemerintah harus turun tangan untuk menyelamatkan industri tekstil,” kata Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Dewanto Kusuma Wibowo, Sabtu.

Karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur industri tekstil secara komprehensif. Tentunya, harus melibatkan para wakil rakyat di parlemen yang bertugas menyusun dan menerbitkan regulasi. “Pangan sudah ada undang-undangnya. Perumahan juga sudah ada regulasinya. Hanya sandang yang belum ada aturannya,” papar dia.

Sementara itu, Komisaris PLN, Eko Sulistyo mengatakan para pemangku kepentingan dan stakeholder harus duduk bersama guna mencari solusi paling efektif menuju kedaulatan sandang. Hal ini harus melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan asosiasi industri tekstil di Indonesia.

Kemitraan yang melibatkan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Termasuk komisi VII DPR dengan lingkup tugas energi. Jadi butuh kemitraan dan sinergi agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” papar dia.