Solopos.com, SOLO — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong penggunaan sistem skor kredit atau credit scoring system dalam pemberian kredit, khususnya kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dilansir setkab.go.id, hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (31/08/2023).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI, agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring,” ujarnya.
Presiden meyakini, penerapan sistem skor kredit ini akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya.
“Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sekali lagi ingin saya sampaikan hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM-pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” ujar Presiden.
Apalagi, dia menyebutkan sejauh ini terdapat 145 Negara yang telah mengembangkan UMKM-nya dengan menerapkan sistem skor kredit, sehingga setiap pelaku akan diberikan pembiayaan setelah melihat karakter bisnis secara keseluruhan.
Menurutnya, skor kredit cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat terdapat banyak pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, kolateral, hingga agunan.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini strategi pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan.
Jokowi mengungkapkan pendanaan KUR yang disediakan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp460 triliun dengan bunganya dipatok sebesar 6 persen saja.
“KUR maksimal hanya di angka Rp 500 juta. Hanya problemnya perlu disosialisasikan agar kuota Rp 460 triliun ini dihabiskan karena bunganya hanya 6 persen, tetapi betul-betul hanya untuk UMKM,” pungkas Jokowi.
Skor kredit didapat dari riwayat finansial suatu unit usaha khususnya kredit. Jika lancar dan tidak telat membayar kredit, maka skor kredit akan tinggi.
Sebaliknya, jika mendapat skor kredit yang rendah akibatnya perbankan akan menolak pengajuan kredit usaha tersebut untuk yang selanjutnya.
Di Indonesia, riwayat kredit nasabah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sedangkan untuk skor kredit di Indonesia disediakan oleh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau biro kredit swasta dan yang lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
