SOLOPOS.COM - Pemerintah diminta mengurangi impor barang-barang non primer.(Ilustrasi/Freepik).
Solopos.com, SOLO — Maraknya impor ilegal produk asal China menjadi sorotan. Impor ilegal tersebut dinilai menjadi penyebab rontoknya industri lokal, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk alas kaki.
Bagi Bea Cukai Solo, saat ini sulit mengidentifikasi atau mencegah barang impor ilegal masuk ke Soloraya.
Hal ini disebabkan pintu gerbang masuknya barang-barang impor ilegal tersebut berasal dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dan diteruskan melalui jalur darat.
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai V, Agung Setijono, saat ditemui Solopos.com Jumat (20/10/2023), mengatakan saat ini Kota Solo hanya sebagai tempat edar.
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai V, Agung Setijono, saat ditemui Solopos.com Jumat (20/10/2023), mengatakan saat ini Kota Solo hanya sebagai tempat edar.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena Kota Solo tidak memiliki pelabuhan yang bisa menjadi tujuan langsung tempat produksi.
“Karena Soloraya enggak ada pelabuhan, jadi memang Soloraya hanya sebagai tempat edar produk ilegal. Ini yang sulit, karena kalau barang tersebut sudah beredar akan sulit membuktikan apakah barang tersebut masuk secara legal atau ilegal,” ujarnya.
“Bahkan barang Cina yang legal ini kan juga sudah mendunia, bahkan Amerika Serikat dan Jepang ini khawatir sekali sudahan. Barang-barang Cina yang beredar di Jawa Tengah ini masuknya melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang baru masuk melalui jalan darat,” ujarnya.
Disinggung mengenai jumlah barang impor ilegal yang masuk ke Soloraya, Agung menyebut, sejauh ini belum ada data tertulis yang dimiliki Bea Cukai.
“Kalau untuk data jumlah barang impor yang masuk, terus terang kami belum ada datanya, jadi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya,” kata dia.
Terpisah, Sekretaris Apindo Kota Solo, Sri Saptono Basuki, mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mencegah barang impor ilegal masuk ke Soloraya.
“Kami terus berkomunikasi dengan pihak Bea Cukai terutama anggota Apindo yang punya kawasan berikat di dalam pabrik. Ini memang perlu komitmen semua pihak, pengermbangan teknologi dan pengawasan. Perlu juga ada patroli pintu masuk impor dan jalur tikus barang impor ilegal ini,” jelasnya.
Sebelumnya dikutip Bisnis.com, impor ilegal tercerminkan dari perbedaan data impor sejumlah produk dari China yang dirilis antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan data menurut International Trade Center (ITC).
Data yang diperoleh BPS diklaim berasal dari sumber yang benar dan dapat dipercaya. Tetapi, pada kenyataan datanya berbeda dengan ITC, sehingga disinyalir sebagai ‘permainan’ di lapangan yang dilakukan oknum.