SOLOPOS.COM - Kepala LKPP, Hendrar Prihadi. (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA — Menginjak usia ke-16, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memfasilitasi transformasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk mendorong sistem pengadaan yang transparan dan efektif bagi Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan penyedia.
Transformasi dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
LKPP mendorong kebijakan menyeluruh dari pengadaan pemerintah yang nantinya anggarannya tidak terbatas bersumber dari K/L/PD saja melainkan bersumber dari BUMN/BUMD/OJK dan badan publik lainnya untuk pemerataan ekonomi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2023, LKPP mendorong pengadaan dilaksanakan berbasis teknologi agar lebih transparan dan mudah.
Sejalan dengan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2023, LKPP mendorong pengadaan dilaksanakan berbasis teknologi agar lebih transparan dan mudah.
Di antaranya dengan mengembangkan aplikasi pendukung pengadaan barang/jasa. Setelah SiRUP, bela pengadaan, LPSE, SiKaP, Toko Daring, e-Katalog, dan Aplikasi SPSE, segera hadir beberapa fitur baru dalam katalog Elektronik versi 6 (V.6).
Katalog Elektronik V.6 hadir dengan fitur-fitur inovatif untuk mempermudah transaksi proses PBJ. Pengguna dapat mencari produk, negosiasi, membayar, dan melacak paket lebih mudah.
Selain itu, Katalog Elektronik V.6 juga berfungsi sebagai katalis dalam transformasi ekosistem pengadaan LKPP yang dapat mendorong integrasi platform dari perencanaan hingga pembayaran.
Dengan sistem pengadaan yang terintegrasi, seluruh pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan proses PBJ secara realtime.
LKPP berkomitmen untuk memastikan proses PBJ berjalan efektif, efisien, dan transparan. Untuk transparansi, digitalisasi menjadi kebutuhan strategis. Sedangkan untuk efisiensi, LKPP RI mendorong K/L/PD untuk melakukan konsolidasi pengadaan.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, mengatakan melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui optimalisasi potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.
Data LKPP menunjukkan senilai Rp2,03 triliun total efisiensi berhasil dihasilkan dari konsolidasi pengadaan.
Sementara itu, secara umum kinerja pengadaan barang dan jasa (PBJ) menunjukkan tren positif di sepanjang 2023.
Transaksi PBJ dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik kian mengalami peningkatan.
Kinerja yang positif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa.
“Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses PBJ supaya ke depan menjadi semakin baik, dimana saat ini kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan. Saya berterima kasih atas segala upaya yang kita lakukan ini menjadikan PBJ semakin baik,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.