Solopos.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024) seperti dilansir Antaranews.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.
Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.
“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.
Pengendalian Inflasi
Sebelumnya, salah satu hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) adalah memperkuat ketahanan pangan untuk mencapai target inflasi 2024 sebesar 2,5 plus minus satu persen.
“Memperkuat ketahanan pangan dengan tentunya produktivitas itu kita amankan, kemudian juga ketersediaan data diperlukan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers HLM TPIP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024) seperti dilansir Antaranews.
Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan dengan memperkuat strategi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Langkah-langkah strategis berikutnya yang disepakati TPIP untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, antara lain meliputi kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tentunya HLM TPIP menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi untuk di tahun 2024 ini ditarget angka 2,5 plus minus satu persen,”
Pemerintah akan mengendalikan inflasi volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen dengan fokus pada komoditas beras, cabai, dan aneka bawang.
Langkah selanjutnya adalah menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan untuk mitigasi risiko jangka pendek dan juga untuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan.
Kemudian, HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi pada 2025, 2026 dan 2027 sebesar 2,5 plus minus satu persen yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.
“Ke depan tentu diharapkan target inflasi bisa dicapai sesuai dengan sasaran di tahun 2024,” ujar Menteri Airlangga.
Selanjutnya TPIP juga akan melaksanakan rapat koordinasi nasional pada Juni 2024 dengan tema pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
