SOLOPOS.COM - Harga pakan yang tinggi akan memengaruhi kian mahalnya produk peternakan seperti daging dan telur. (Ilustrasi/Freepik)
Solopos.com, SOLO — Perubahan harga telur ayam ras, terjadi bukan tanpa sebab. Ada beragam hal yang dinilai menjadi faktor penyebabnya.
Salah satu faktor utama adalah persoalan pakan yang hingga kini belum terselesaikan. Para peternak pun meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam menentukan kebijakan mengenai pakan serta keberlangsungan industri peternakan di Indonesia.
Beberapa persoalan industri peternakan khususnya ayam petelur tersebut dijabarkan oleh Ketua Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Petelur Nasional/PPN, Yudianto Yogiarso, dalam diskusi yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu (14/6/2023).
Dia mengatakan industri peternakan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab produk dari industri tersebut juga berpengaruh dalam menjaga ketahanan pangan. Namun perjalanan industri peternakan hingga saat ini tampaknya belum mendapatkan jalan yang mulus. Masih banyak persoalan yang dihadapi para peternak.
Dia mengatakan industri peternakan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab produk dari industri tersebut juga berpengaruh dalam menjaga ketahanan pangan. Namun perjalanan industri peternakan hingga saat ini tampaknya belum mendapatkan jalan yang mulus. Masih banyak persoalan yang dihadapi para peternak.
Yudianto mengatakan salah satu tantangan yang utama saat ini adalah mengenai pakan, khususnya jagung. Menurutnya, pakan sangat berpengaruh besar dalam industri peternakan. Pada peternakan ayam petelur, 50% kebutuhan pakan tersebut dipenuhi dari jagung. Dengan begitu setiap ada kenaikan harga jagung, akan sangat berdampak pada peternakan.
Disebutkan, pada tahun-tahun sebelumnya, harga jagung masih sekitar Rp4.500/kg, namun sekarang sudah mencapai Rp5.800/kg dengan kadar air sekitar 15%.
Dia pun berharap peran kepala daerah yang lebih dioptimalkan untuk memberikan perlindungan pada para peternak di daerahnya. Peran tersebut kaitannya dengan menentukan kebijakan. Menurutnya, setiap kepala daerah mestinya mulai tahu potensi peternakan di daerahnya. Mulai dari jumlah peternak, jumlah produksi peternakannya hingga jumlah kebutuhannya.
“Tapi ini sangat aneh ketika jagung itu meski sama-sama terserapnya, namun tidak diprioritaskan untuk peternakan. Padahal kami sudah beberapa kali mengusulkan bahwa peternak diberi prioritas dulu. Supaya hasil jagung di tiap-tiap daerah itu diperuntukkan dulu pada para peternak,” kata dia.
Menurutnya, mestinya pemerintah memiliki regulasi yang jelas mengenai penyediaan pakan. “Pakan ini sepertinya hampir tidak ada evaluasi dari pemerintah,” kata dia.
Selain jagung pakan, persoalan lain yang menurutnya perlu diselesaikan terkait industri peternakan adalah masalah perizinan yang perlu disederhanakan, perpajakan, pendataan, over suplay telur broiler, kesehatan serta jaminan harga.
“Jaminan harga belum ada kepastian dari pemerintah. Saat harga tinggi kami diuber-uber diperingatkan tidak boleh naik, seakan-akan tidak butuh naik. Padahal peternakan juga butuh hidup. Saat harga rendah, kami dilepas,” lanjutnya. Dia pun berharap pemerintah menjadi regulator yang baik, adil dan bijak.
Sementara itu Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Jawa Tengah, Andiningtyas Mula Pertiwi, menyampaikan diskusi bersama tersebut digelar sebagai upaya untuk memetakan persoalan yang dihadapi para peternak di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
“Sebab kalau kita lihat, Jateng adalah salah satu daerah dengan populasi dan produksi [ternak] yang diperhitungkan secara nasional. Begitu juga dengan jagung, Jateng menjadi salah satu sentra. Namun beberapa tahun terakhir berbalik. Maka kami ingin mengetahui persoalan yang terjadi,” kata dia.