SOLOPOS.COM - Suasana perumahan komersial di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (27/10/2023). Pemerintah berencana menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di bawah harga Rp2 miliar hingga insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Solopos.com/Galih Aprilia Wibowo).
Solopos.com, SOLO — Sejumlah perbankan menyambut baik rencana pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di bawah harga Rp2 miliar hingga insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemimpin Divisi KPR & KKB Bank BJB, Triastoto Hardjanto Wibowo mengatakan Bank BJB berharap aturan tersebut mampu mendongkrak penjulan rumah di bawah Rp2 miliar.
Hal ini, menurut dia akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR).
“Dimana salah satu strategi Bank BJB saat ini berfokus untuk menyalurkan KPR [komersial] dengan limit di bawah Rp2 miliar,” ujar dia saat dihubungi Solopos.com, pada Jumat (27/10/2023).
“Dimana salah satu strategi Bank BJB saat ini berfokus untuk menyalurkan KPR [komersial] dengan limit di bawah Rp2 miliar,” ujar dia saat dihubungi Solopos.com, pada Jumat (27/10/2023).
Lebih lanjut Triastoto menjelaskan adapun pemberian insentif biaya administrasi pengurus rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mampu meningkatkan permintaan rumah.
Oleh sebab itu, penyaluran BJB KPR Sejahtera baik fasilitas likuiditas pembayaran perumahan (FLPP) atau tabungan perumahan rakyat (Tapera) juga diharapkan dapat terserap dengan baik sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah kepada Bank BJB.
“Pada prinsipnya sebagai bagian dari perbankan nasional, BCA senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan termasuk PPN 0% untuk rumah di bawah Rp2 miliar,” tambah Hera.
Pihaknya menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang positif bagi terjaganya daya beli masyarakat di sektor properti. Selain itu menurut dia kebijakan ini juga berdampak positif bagi pertumbuhan kredit.
“Saat ini, kami melihat permintaan kredit konsumer yang masih solid, tercermin dari pelaksanaan dua kali expo di tahun ini yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB senilai Rp46 triliun, atau meningkat lebih dari 50% dibandingkan capaian tahun 2022,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hera menguraikan di segmen kredit konsumen, KPR tumbuh 11,5% year on year (yoy) menjadi Rp117,9 triliun, dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) naik 22,1% yoy menjadi Rp53,5 triliun per September 2023.
Hera menjelaskan saldo outstanding kartu kredit dan pinjaman individu juga tumbuh 15,3% yoy menjadi Rp15,0 triliun, sehingga total portofolio kredit konsumer naik 14,4% yoy menjadi Rp189,6 triliun. Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 12,3% yoy menjadi Rp766,1 triliun.
Bank BCA tetap optimis KPR dapat terus bertumbuh, namun tentunya besarnya pertumbuhan akan sangat bergantung dengan kondisi ekonomi dan kebijakan dari pemerintah, baik untuk sektor industri properti, maupun kebijakan untuk perbankan dalam pembiayaan KPR.
“Kami berharap perekonomian tetap kondusif, sehingga pertumbuhan kredit BCA tetap positif di kuartal IV nanti sehingga dapat mencapai target akhir tahun. Sebagai informasi, BCA menargetkan total kredit dapat tumbuh 10-12% di tahun 2023,” ulasnya.
Sementara situ dilansir dari Bisnis.com, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan dengan kebijakan yang ada, tentu akan mendongkrak permintaan sektor perumahan.
Hirwandi melanjutkan, stimulus dari Pemerintah tersebut juga akan meningkatkan penyaluran KPR baik nonsubsidi maupun subsidi yang menjadi motor utama pertumbuhan kredit di Bank BTN.
Menurutnya perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sangat tinggi, sebab sektor ini memiliki dampak multiplier effect terhadap 185 subsektor turunannya.
Selain itu, sektor perumahan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuah ekonomi nasional.