Solopos.com, SOLO – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah menitikberatkan tujuh layanan prioritas yang dijalankan pada 2023. Hal ini bagian dari upaya mendukung peningkatan investasi dan memberikan kontrubusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
Guna merealisasikan hal itu, Kanwil BPN Jawa Tengah menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) di Syariah Hotel Solo, Jumat (17/3/2023). Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Dwi Purnomo, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, dan Kepala BPN se-Jawa Tengah.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Dwi Purnomo mengatakan tujuh layanan prioritas itu meliputi Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor. “Sesuai arahan Pak Menteri [Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), ada tujuh layanan prioritas yang menjadi fokus kinerja sepanjang 2023. Ini yang akan menjadi skala prioritas. Kalau evaluasi kinerja sudah kami lakukan pada Desember 2022,” kata dia, saat ditemui wartawan, Jumat.
Layanan prioritas itu digeber guna mendukung kepastian hukum dan peningkatan nilai invstasi daerah. Transformasi digital tata ruang juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi antrean pemohon di setiap daerah.
Selain itu, program kerja lainnya yang diutamakan adalah percepatan Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) di wilayah Jawa Tengah. Program PTSL diklaim mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
Pertumbuhan nilai ekonomi diperoleh dari beragam pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Iklim investasi dan perekonomian harus disokong dengan memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum. Alhamdulillah, kemarin Bapak Presiden [Joko Widodo] sudah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Blora. Konflik lahan sudah lama akhirnya selesai,” ujar dia.
Kanwil BPN Jawa Tengah juga menggandeng Ombudsman Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik. Ke depan, optimalisasi pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dengan beragam inovasi yang didukung teknologi informasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik di setiap Kantor BPN di Jawa Tengah. Siri memberikan apresiasi khusus kepada lima Kantor BPN yang memenuhi indikator standar pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat. Diantaranya Kantor BPN Solo, Grobogan, Magelang, dan Tegal. “Hal ini bisa menjadi modal awal untuk merampungkan persoalan pertanahan yang sangat kompleks. Dan bisa melakukan tata kelola pertanahan secara sistematis,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
