Solopos.com, SOLO – Nilai transaksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat e- katalog atau katalog elektronik yang digeber pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo mencapai kurang lebih Rp200 juta.
Sektor UMKM berpeluang tumbuh besar lantaran ketersediaan anggaran, regulasi atau payung hukum serta kolaborasi stakeholder.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Hal itu disampaikan pengurus Bidang UMKM dan Koperasi Kadin Solo, Maliyana Nur Wijayanti, saat berbincang dengan Solopos.com, Sabtu (21/1/2023).
Menurut Maliyana, pengurus terpilih Kadin Solo sudah bergerak agar UMKM masuk ke dalam e-katalog. Berbagai kegiatan pelatihan dan workshop peningkatkan kapasitas UMKM digelar pada beberapa hari.
“Sudah ada 72 UMKM yang mendaftar e-katalog. Kalau tidak salah, sudah ada transaksi saat workshop UMKM di Hotel Lodji. Nilainya di atas Rp200 juta, kurang lebihnya,” kata dia, Sabtu.
Menurut Maliyana, pemerintah berupaya mengakselerasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari UMKM sebesar 40 persen.
Hal itu dilakukan melalui percepatan pencatatan produk unggulan UMKM melalui e-katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Artinya, peluang sektor UMKM sebagai garda terdepan roda perekonomian nasional dan daerah semakin nyata.
Namun demikian, kebijakan dan payung hukum pengembangan sektor UMKM harus dibarengi peningkatan kapasitas para pelaku UMKM.
“Workshop dan pelatihan bagi UMKM akan terus menerus digeber di sepanjang 2023. Kami juga menyiapkan petugas khusus untuk mendampingi para pelaku UMKM yang berniat mendaftar e-katalog. Harus ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sebagainya. Memang agak ribet sedikit tapi bisa digunakan seumur hidup,” papar dia.
Founder Solo Preneur itu menyampaikan program e-katalog UMKM harus melibatkan Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Solo.
Data dan klasifikasi serta pembinaan pelaku UMKM di Solo dilakukan instansi terkait. Hingga akhir 2022,total jumlah UMKM di Kota Bengawan sebanyak 11.157 UMKM.
“Ini peluang besar bagi sektor UMKM dimana potensi belanja anggaran khusus e-katalog UMKM senilai lebih dari Rp500 triliun,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta mengatakan jajaran pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota didorong untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dari sektor UMKM.
LKPP telah menghapus belasan ribu produk luar negeri pada tahun lalu. Guna memudahkan pelaku UMKM mendaftar e-katalog, alur pendaftaran dipangkas menjadi dua tahap.
“Daftar sekarang bisa digunakan untuk seumur hidup. E-katalog ini sangat bermanfaat bagi UMKM, langsung transaksi, tanpa tender, dan nilai berapapun bisa. Satu lagi, harus produk dalam negeri,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
