Solopos.com, SOLO — Perempuan seringkali menghadapi kesulitan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki.
Dalam banyak aspek, perempuan menghadapi diskriminasi sistemik dan norma sosial yang membatasi akses mereka ke pendidikan, pekerjaan, kredit, dan sumber daya lainnya.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Fokus pada upaya pemberdayaan perempuan, fintech Peer to Peer (P2P) Lending PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) bertujuan mengatasi kesenjangan gender dan menciptakan peluang yang setara bagi setiap individu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya ini, Amartha menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Pada periode pertama ini, Amartha menjalankan programnya di Desa Watukebo dan Desa Kepundungan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pelatihan akan fokus pada topik literasi keuangan dan digital, kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pentingnya sanitasi dan higienitas.
DRPPA merupakan inisiatif dari Kemen PPPA yang berfokus pada implementasi SDG, di mana DRPPA akan menjalankan program-program berperspektif gender dan hak anak, yang dilakukan lewat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terencana dan berkelanjutan.
Nilai ini sangat sejalan dengan komitmen Amartha dalam menjalankan prinsip keberlanjutan, dengan menghadirkan peluang yang setara bagi setiap individu untuk mewujudkan hidup yang sejahtera.
Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto menjelaskan kolaborasi tersebut melalui program DRPPA, bertujuan mendorong kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan, termasuk mereka yang tinggal di pedesaan dan masih menghadapi tantangan dalam memajukan perekonomian akar rumput.
Dalam hal ini, pengalaman dan jangkauan jaringan Amartha di lebih dari 52. 000 desa di Indonesia dapat membantu memperluas dampak pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui akses layanan keuangan, pendampingan kewirausahaan serta edukasi dalam proses adopsi digital, sehingga memungkinkan perempuan dapat lebih berdaya dan setara.
“Kolaborasi ini menjadi salah satu prioritas Amartha untuk turut ambil peran dalam mendukung pembangunan desa berperspektif gender yang berkelanjutan, serta berbasis pada nilai-nilai SDG [Small Group Discussion],” ujar Aria dalam rilis yang diterima Solopos.com, pada Jumat (21/7/2023).
Aria menguraikan program DRPPA memiliki sepuluh indikator isu kesetaraan yang harus diselesaikan.
Beberapa di antaranya mulai dari implementasi kebijakan desa yang ramah perempuan dan anak, pembiayaan desa untuk pemberdayaan perempuan, kewirausahaan berperspektif gender, pengasuhan atau pendidikan bagi ibu dan keluarga.
Kemudian tidak ada kekerasan bagi perempuan dan anak, hingga tidak ada pekerja anak, serta tidak ada perkawinan usia.
Ia menjelaskan Amartha menargetkan sebanyak 350.000 peserta mendapatkan pelatihan selama satu tahun, yang dimulai dengan memberikan pelatihan training of trainer (ToT) kepada 1.000 tenaga lapangan Amartha dan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).
“Dengan dukungan begitu besar baik dari Kemen PPPA serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Amartha optimis kolaborasi yang berkesinambungan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Tentunya kami akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, agar dapat memastikan dampak dari program ini benar-benar membantu warga desa untuk lebih berkembang dan sejahtera,” terang Aria.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin menguraikan pihaknya menyadari bahwa akselerasi pemberdayaan masyarakat desa lewat program DRPPA, membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya pihak swasta seperti Amartha.
Lenny menjelaskan private sector seperti Amartha memiliki kredibilitas yang mumpuni dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan, baik lewat serangkaian pelatihan maupun akses keuangan inklusif yang berkelanjutan.
“Jika digabungkan dengan strategi pengembangan DRPPA, saya optimis akan semakin luas dampak yang tercipta. Kemen PPPA sejak tahun 2021 telah menginisiasi program DRPPA melalui piloting di ratusan desa/kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Lenny.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandini, menyampaikan dukungannya pada program DRPPA. Ia menjelaskan masih sering menemukan stigma-stigma yang menyudutkan perempuan. Di mana perempuan dibatasi tingkat pendidikannya agar cepat-cepat dinikahkan.
Menurut Ipuk, perempuan juga dibatasi ruang gerak dan inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik.
Padahal, lanjut Ipuk, perempuan punya potensi yang besar untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan. “Maka, program seperti inilah yang harus kita dukung, sehingga tercipta desa yang berperspektif gender,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
