SOLOPOS.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir (Solopos Dok)
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan penyatuan manajemen pengelolaan dana pensiun – dana pensiun (dapen) BUMN pada akhir bulan ini.
“Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Dia akan akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN agar lebih transparan dan profesional. Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN. Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN.
“Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi,” katanya.
“Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi,” katanya.
Erick Thohir mendukung penuh transformasi dapen BUMN, tak terkecuali proses penegakan hukum. Dirinya menegaskan sejak awal sangat serius dalam menerapkan tata kelola dapen yang yang bersih dan profesional.
Dia mengatakan, kerja sama antara Kementerian BUMN dengan sejumlah pihak, salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan bukti nyata dalam menegakkan komitmen bersih-bersih BUMN.
Dia mengatakan terkuaknya kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN. Erick menyebut ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
“Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga,” katanya.
Butuh tiga tahun bagi dirinya untuk membuka kasus ini. Erick mengatakan upaya bersih-bersih di tubuh dana pensiun wujud konkret dalam melindungi para pekerja di BUMN.
“Hal ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang mudah, namun perlahan tetap kita lakukan. Mohon doakan kami dalam upaya bersih-bersih BUMN. Supaya tidak ada lagi rasa keadilan yang tercemar oleh tangan-tangan kotor,” ujarnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.
Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, mengungkapkan pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan dana pensiun di BUMN.
“Ini yang jadi concern jangan sampai Komisi VI mendorong pembukaan kasus-kasus Asabri dan Jiwasraya tetapi di dana pensiun BUMN kita tidak sempat merapikan, karena sesuai aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkuatirkan karena deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus,” katanya beberapa waktu lalu seperti dilansir Antara.
Erick mengaku ingin dana pensiun BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.
“Nah ini kita mau coba diperbaiki, jangan sampai pensiunan pegawai BUMN justru jadi masalah ke depan. Dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada tadi, akhirnya hilang atau tidak dimanfaatkan. Ini yang kita coba sedang petakan,” ungkapnya.
Menurut Erick, dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
“Karena kembali, sama dengan Jiwasraya dan Asabri, adalah penempatan investasi, yang tentu ini tidak punya standard sehingga bisa terjadi, saya masih bilang bisa, [karena] kita nggak boleh menduga-duga, bisa terjadi penyelewengan,” tuturnya.
Erick pun menjelaskan telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan.
Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
“Karena ini total potensi yang luar biasa, dan mumpung kita punya waktu untuk penyelesaian benchmarking dengan yang ada di Jiwasraya, Asabri ataupun yang sudah kita lakukan dengan Singapura dan Kanada,” kata Erick Thohir.