Solopos.com, SOLO — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat kinerja ekspor mebel dan kerajinan mengalami penurunan hingga 28% pada 2023. Sejumlah langkah telah disiapkan untuk memperkuat kinerja ekspor pada tahun ini.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur menguraikan ada beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai target ekspor sebesar US$5 miliar pada 2024. Menurut dia, target ini perlu didukung dengan ketersediaan bahan baku yang berkualitas.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Stabilitas harga juga menjadi faktor penentu daya saing industri mebel dan kerajinan. Demi memenuhi kebutuhan kayu, setidaknya 30% jumlah kebutuhan saat ini masih didatangkan dari impor karena kurangnya pasokan kayu perkakas atau kayu keras dari kawasan hutan dalam negeri.
Dengan mempertimbangkan target ekspor 2024, di mana dari nilai tersebut sebanyak 55% masih berupa produk berbahan kayu baku atau setara dengan 12 juta meter kubik kayu bulat dari berbagai jenis kayu.
Selain itu, Abdul menyebut perlu sekitar 67.194 ton bahan baku rotan siap pakai untuk memenuhi target ekspor senilai US$5 miliar.
“Hal yang tidak kalah pentingnya dan perlu mendapatkan perhatian adalah bahan penolong/penunjang atau bahan pendamping seperti, fitting/asesories, bahan pengemas, dan bahan-bahan finishing yang berperan pada kegiatan proses produksi,” terang Abdul, Kamis (18/1/2023).
Pihaknya menilai pemerintah perlu mewajibkan pemegang HPH, HT, dan pengelola hutan rakyat untuk menanam kayu keras seperti jati dan mahoni dengan sebesar 1% hingga 5%. Serta perlu memanfaatkan hutan produksi yang terbengkalai untuk ditanami kayu perkakas.
Dia juga menyebut pemerintah perlu memperketat kebijakan larangan ekspor kayu log dan rotan serta mengurangi luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor.
Lebih lanjut Abdul menguraikan perlu dilakukan peremajaan alat dan teknologi produksi dan menyederhanakan prosedur terutama untuk skala industri mebel kerajinan.
Selain itu, pengembangan desain dan inovasi produk salah satu kunci menghadapi ketatnya persaingan di pasar global. Industri mebel dan kerajinan atau homedecor merupakan bagian dari industri kreatif yang menghasilkan produk dengan tren desain yang cepat berubah.
Dalam mengimbangi tren desain yang cepat berubah dibutuhkan suatu wadah untuk melakukan pengembangan desain dan inovasi produk. Sejalan dengan itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hasil pengembangan inovasi dan desain.
Mempertimbangkan lemahnya permintaan pasar global terutama dari pasar negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor mebel dan kerajinan Indonesia karena pengaruh ketegangan geopolitik mulai 2022.
Lalu diikuti adanya konflik bersenjata dan diperburuk dengan adanya konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Hamas dan Israel yang dikhawatirkan memicu konflik yang lebih luas dan berisiko meningkatkan kerawanan di kawasan Timur Tengah yang memicu pada kenaikan harga energi.
Hal ini akan berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global dan menahan pemulihan permintaan mebel dan kerajinan dari negara-negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dan negara maju lainnya.
“Pemerintah [perlu] meningkatkan anggaran biaya promosi untuk membantu industri dalam mencari alternatif pasar baru / penetrasi pasar ke negara-negara emerging market misalnya India, China, Negara-negara Kawasan Timur Tengah, Afrika dan dan negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Pemerintah juga harus membantu pelaku usaha untuk dapat memperkuat penguasaan pasar di negara tujuan ekspor traditional [Amerika dan Uni Eropa]. Promosi terutama dilakukan melalui fasilitasi pameran bergengsi baik di negara maju seperti Eropa,” kata dia.
Abdul menyoroti Kondisi terbatasnya tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi/tingkat keahlian khusus dan tersertifikasi akan berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan industri dan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional.
Maka, menurut dia perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri. Misalnya dengan cara fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi para pekerja mebel dan kerajinan untuk memberikan jaminan bagi pengusaha dan pekerja.
Menurut Abdul pemerintah perlu meninjau ulang PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang di dalamnya mengatur kewajiban untuk menahan minimal 30ri DHE SDA dengan nilai USD250,000 selama minimal tiga bulan.
Hal ini memberatkan bagi perusahaan karena akan mengganggu cashflow dan modal perusahaan. Selain itu, Abdul menilai penurunan suku bunga pinjaman perbankan pada level yang wajar amat penting sebagai dasar terwujudnya daya saing industri dan harga jual yang kompetitif di pasar global.
Penghapusan pajak bahan baku impor dan supporting Industri atau pengurangan pajak bagi seluruh bahan, komponen yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor.
Agar daya saing produk mebel dan kerajinan memperoleh efisiensi dari bahan yang tidak tersedia di dalam negeri. Serta perlu adanya penurunan tarif pajak badan pada angka kompetitif.
Abdul juga menyebut hingga saat ini praktik penyelundupan terutama rotan masih terjadi. Selain penyelundupan fisik disinyalir modus penyelundupan bahan baku yang dilarang dilakukan dengan penyalahhgunaan aturan/ketentuan kepabeanan.
Praktik penyelundupan menurut Abul sangat mengganggu stabilitas pasokan bahan baku ke industri dalam negeri. Terjadinya penyelundupan ini akibat lemahnya sanksi yang diberikan kepada para eksportir yang melanggar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
