SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengibaran sang merah putih saat upacara bendera. (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra)
Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah masih yakin perekonomian Indonesia segera pulih meski pada kuartal II/2020 minus 5,32 persen secara year-on-year (yoy) alias tahunan.
Agar ekonomi pulih salah satu yang bisa digenjot adalah konsumsi. Salah satu pendorong konsumsi adalah bantuan sosial yang menjadi bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari sisi pengeluaran, perekonomian minus terjadi pada seluruh komponen. Di antaranya konsumsi rumah tangga minus 5,5 persen, investasi minus 8,6 persen, dan pengeluaran pemerintah minus 6,9 persen.
Sektor Pertanian Tetap Moncer Saat Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,23 Persen, Ini Alasannya
Sektor Pertanian Tetap Moncer Saat Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,23 Persen, Ini Alasannya
Konsumsi pemerintah turun tajam akibat penurunan realisasi belanja pemerintah pusat, terutama pada belanja pegawai yang minus 11,1 persen. Penurunan ini bersumber dari penurunan belanja THR dan belanja barang akibat diterapkannya bekerja dari rumah dan PSBB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan program PEN masih dalam tahap awal pelaksanaan sehingga belum dapat mengompensasi penurunan belanja pemerintah. Ini menjadi pendorong pemulihan perekonomian Indonesia.
Ini Tahapan Pembebasan Lahan Terdampak Tol Solo-Jogja di Klaten
"Seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan program PEN," katanya melalui siaran pers yang dikutip Bisnis.com, Rabu (5/8/2020).
Febrio menyampaikan pada kuartal III dan IV tahun ini, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 triliun akan terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga didorong melalui belanja perlindungan sosial.
Abaikan Corona, 3 Pemuda Malah Pesta Sabu di Kamar Indekos di Sukoharjo
Program belanja perlindungan sosial untuk pemulihan perekonomian Indonesia sudah berjalan senilai Rp85.51 triliun dan akan diperluas dan ditambah. Penambahan antara lain dengan bantuan beras untuk penerima PKH Rp4,6 triliun dan bantuan tunai Rp500.000 untuk penerima kartu sembako di luar PKH Rp5 triliun.
Selain itu, bantuan ketahanan pangan dan perikanan Rp1,5 triliun, bantuan produktif untuk 12 juta UMKM sebesar Rp28 triliun, dan bantuan gaji Rp600.000 untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja Rp31,2 triliun.