Driver Ojol Ancam Demo Besar-Besaran untuk Tolak Jalan Berbayar ERP di DKI

Solopos.com, JAKARTA — Asosiasi driver ojek online (ojol) Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa kembali untuk menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan aksi tersebut dilakukan dalam rangka penolakan terhadap Raperda ERP maupun penolakan atas akan diberlakukannya ERP. “Kami akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua. Kalangan tersebut terdiri dari pengemudi ojol, kurir pengantar barang, klub sepeda motor, serta komunitas sepeda motor lainnya dan semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP,” kata Igun dikutip dari keterangan resminya, Kamis (23/2/2023).

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

Adapun, beberapa alasan penolakan Garda Indonesia terhadap ERP antara lain kebijakan ini dinilai produk gagal di beberapa negara dan menjadi bukti pemerintah provinsi tidak serius mengurus transportasi massal. Garda Indonesia menyatakan para pengemudi ojek online (ojol) juga menilai ERP menjadi kantong baru Pemprov DKI mengutip uang rakyat alih-alih mengendalikan kemacetan.

Igun melanjutkan, ERP juga bukan solusi mengendalikan kemacetan di Ibu Kota. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta perlu menunjukkan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan.

Selain itu, ERP juga dinilai hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung. Hal ini karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan yang menambahkan insentif bagi para pejabatnya sehingga sangat tidak adil bagi rakyat kecil.

“Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapanpun, DPR, Presiden, pemerintah pusat, DPRD DKI Jakarta maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membatalkan program ERP ini sebagai bentuk kepedulian Negara kepada rakyatnya,” ungkapnya.