SOLOPOS.COM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Bisnis-Eusebio Chrysnamurti)
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memberi bocoran mengenai rapat kerja untuk membahas terkait fenomena banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Komisi IX DPR digelar tertutup hari ini, Senin (13/2/2023).
“Kami tidak tahu. Kami siap terbuka dan tertutup. Mungkin ada beberapa isu yang dianggap hanya untuk konsumsi internal,” kata Ida kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2/2023). Ida memberi bocoran mengenai pembahasan di dalam rapat tertutup. Rapat itu antara lain membahas beberapa isu teraktual seperti perkembangan evaluasi PHK, MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan penanganan kasus PMI unprosedural di negara Kamboja dan negara lainnya.
“Karena rapatnya tertutup. Jadi tidak bisa menyampaikan ya [rinciannya],” ujar Ida. Sebelumnya, Komisi IX DPR memanggil Ida Fauziyah untuk membahas tingginya kasus PHK yang terjadi dalam beberapa terakhir. Rapat berlangsung di ruang Komisi IX DPR RI mulai pukul 13.30 WIB, namun pertemuan berlangsung tertutup.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat lebih dari 25.000 pekerja di Indonesia jadi korban PHK sepanjang 2022. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.
Namun, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton Supit, mengatakan klaim Kemenaker tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat ada 919.000 pekerja yang mencairkan jaminan hari tuanya. “Terserah pemerintah yah itu. Karena begini, tidak bisa orang mencairkan tunjangan hari tua, hanya dengan alasan saya PHK, tapi kan harus menyerahkan dokumen-dokumen. Sampai dengan Oktober 2022 ada 1,6 juta lebih orang mengundurkan diri, tapi seringkali yang mengundurkan diri itu kan kehilangan pekerjaan,” ujar Anton.
Dia pun memproyeksikan badai PHK bakal terus berlanjut di 2023 seiring dengan kondisi ekonomi global yang belum membaik. Pasalnya, kinerja ekonomi global sangat berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama sektor usaha yang bergantung pada ekspor.
Anton Supit mengatakan pemutusan hubungan kerja saat ini merupakan gejala umum dari suatu perekonomian. “Tergantung pemulihan ekonomi Eropa, Amerika. Karena ini menurunnnya permintaan Amerika dan Eropa dan berpengaruh terhadap China dan Jepang. Karena permintaan mereka menurun. Ini yang berat juga buat kita,” ujar Anton kepada Bisnis, Senin (13/2/2023).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Rapat Bahas Badai PHK Digelar Tertutup di DPR, Ini Kata Menaker.