SOLOPOS.COM - Ilustrasi gaji anggota Bawaslu (Freepik)
Solopos.com, SOLO — Sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Soloraya bekerja sama dengam fintech peer to peer (p2p) lending dalam bentuk pinjaman online (pinjol).
Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Heri Santosa, dalam acara yang digelar oleh FISIP UNS di Kusuma Sahid Prince Hotel, Selasa (8/8/2023), mengatakan ada dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Soloraya yang bekerja sama Pinjol.
Heri mengatakan, meskipun saat ini fintech p2p lending dalam bentuk Pinjol sedang dalam sorotan, mereka memiliki banyak manfaat terutama mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pendanaan.
“Memang fintech p2p lending ini kan beragam dan banyak jenisnya, di Soloraya ada BPR yang bekerja sama fintech p2p lending dan sudah membantu banyak unit usaha di Inonesia untuk bisa mendapatkan pendanaan. Fintech p2p lending ini juga menjadi cara baru bagi usaha-usaha untuk bisa bergerak,” kata Heri.
“Memang fintech p2p lending ini kan beragam dan banyak jenisnya, di Soloraya ada BPR yang bekerja sama fintech p2p lending dan sudah membantu banyak unit usaha di Inonesia untuk bisa mendapatkan pendanaan. Fintech p2p lending ini juga menjadi cara baru bagi usaha-usaha untuk bisa bergerak,” kata Heri.
Salah satu BPR yang sudah bekerja sama dengan perusahaan fintech p2p lending adalah BPRS Dana Amanah. Kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak Maret 2023 dan sudah membantu sejumlah proyek dan umkm di Soloraya bisa berjalan.
Kepala BPRS Dana Amanah, Karsono, saat ditemui Solopos.com, Rabu (9/8/2023), mengatakan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan salah satu fintech p2p lending adalah investasi modal.
“Kami bekerja sama dengan Alami Sharia sejak Maret 2023 bentuknya memberikan pendanaan atau modal yang nantinya bisa disalurkan kepada usaha-usaha yang membutuhkan modal. Sebelum kami terjun ke fintech p2p lending tersebut saya sudah melakukan uji coba dulu,” ulasnya.
Karsono mengatakan, ada keuntungan yang didapatkan oleh BPR saat bekerja sama dengan fintech p2p lending.
“Sebenarnya, jadi menguntungkan buat kami juga, BPR ini sulit sekali memiliki produk digital karena kurangnya modal yang ditentukan BI agar bisa digitalisasi itu sebesar Rp15 miliar. Kami belum punya modal sebanyak itu, sedangkan kami punya produk unggulan yaitu deposito dan pendanaan yang bisa dipasarkan melalui fintech p2p lending tersebut,” tambahnya.
Ia menjelaskan keuntungan yang didapatkan juga cukup besar hingga 15 persen dari total investasi. Meskipun, Karsono juga menyadari ada risiko di balik pengembalian yang besar tersebut.
Selain itu, Karsono juga menyadari kerja sama dengan fintech p2p lending ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena keuntungan yang ditawarkan lebih dari empat persen.
“Kalau di Alami Sharia itu bisa memilih ke mana dananya akan disalurkan dan nantinya dari aplikasi menunjukkan besarnya risiko dari pendanaan yang dipilih. Keuntungannya bisa mencapai 15 persen dalam satu bulan, tapi karena keuntungan besar tersebut kami juga harus hati-hati jadi batas penyaluran dana (BPD) untuk ke fintech p2p lending ini sebesar 80 persen dari total modal kami. Kami juga enggak mau kalau pengembaliannya di atas satu bulan, karena itu uang dari nasabah yang harus kami pertanggungjawabkan,” ulasnya.
Ia juga menilai saat ini para pengelola aplikasi fintech p2p lending sedang agresif mendekat kepada BPR yang ada di Indonesia.
Karsono mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena pihak aplikasi fintech p2p lending tersebut juga membutuhkan likuiditas untuk modal bisnis.
“Beberapa waktu yang lalu ada forum antara kepala BPR dan BPRS se Indonesia di Jogja, di sana ada juga perwakilan dari fintech p2p lending yang mendekat. Pemilik fintech p2p lending ini juga perlu modal dan BPR itu juga butuh mereka untuk digitalisasi juga,” ulasnya.
Karsono kemudian mencontohkan beberapa usaha yang akhirnya berjalan setelah mengajukan pinjaman ke fintech p2p lending.
“Ada satu usaha kontraktor yang dapat pekerjaan dari salah satu provider untuk membangun fasilitas jaringan komunikasi. Mereka butuh Rp120 juta untuk modal, lewat aplikasi fintech p2p lending proyek tersebut akhirnya kami danai dan sudah berjalan,” ujarnya.