Solopos.com, SOLO — Sesuai dengan kebijakan terbaru Pemrov DKI Jakarta, ASN di Jakarta resmi melaksanakan kebijakan WFH hari ini, Senin (21/8/2023).
Kebijakan ini diambil merespons buruknya kualitas udara di Ibu Kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut event internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bansa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Meski demikian, aturan WFH ini diberlakukan hanya untuk pejabat negara atau ASN dengan komposisi 50%.
Kebijakan WFH ini juga tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.
Kebijakan WFH Jakarta hujan kritikan oleh warganet dan sejumlah pejabat. Salah satunya anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menilai kebijakan WFH ASN di Jakarta sangat tidak adil bagi masyarakat Jakarta.
Menngingat, yang diberlakukan WFH hanya ASN dan PJJ berlaku hanya bagi sekolah-sekolah sekitaran wilayah penyelenggaraan KTT ASEAN.
“Kebijakan tersebut sangat tebang pilih. Kenapa yang di berlakukan WFH hanya ASN dan PJJ hanya untuk sekolah di sekitar KTT ASEAN saja? Lalu bagaimana daerah-daerah lain yang masih diselimuti polusi buruk, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama agar tidak ada kesenjangan sosial. ASN DKI dan ASN Kementerian itu digaji menggunakan pajak yang dibayar oleh masyarakat, cukup tragis memang, mengapa masyarakat yang bekerja di sektor swasta tidak menjadi perhatian terkait kebijakan WFH ini. Mereka itu membayar pajak lho,” kata Kenneth dilansir dari situs resmi PDIP, Senin (21/8/2023).
Selain Kenneth, beberapa pengamat juga mengatakan bahwa kebijakan WFH tidak akan berpengaruh terlalu banyak bagi perbaikan udara di Jakarta.
Sebab sumber polusi bukan hanya soal asap kendaraan namun juga berbagai industri di wilayah tersebut dan PLTU.
“Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Minggu (20/8/2023).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Hari Pertama WFH ASN DKI Jakarta, Penuh Kritik hingga Warganet Riuh di Twitter
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
