Solopos.com, JAKARTA – Pelabuhan Indonesia atau Pelindo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara digital sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.
Dalam diskusi panel, Selasa (15/8/2023), yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi. Ketut Sumedana, selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat serta efektif dan yang bisa dilakukan Pelindo adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain. “Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut pada kesempatan itu.
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh, ” tambah Niken.
Lebih lanjut, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim. Kegiatan yang dilaksanakan di Ritz-Carlton, Jakarta, ini diikuti oleh masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, pengguna jasa.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan perusahaannya terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik. “Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
