SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang. (Istimewa).
Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan dana pensiun pelat merah bermasalah membutuhkan suntikan modal dengan total mencapai Rp12 triliun.
Jumlah talanga ini terhitung jumbo. Dalam catatan bisnis nilai ini hampir dua kali lipat dari talangan penyelamatan Bank Century yang menggegerkan Tanah Air pada 2008 lalu sebesar Rp6,7 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan bahwa suntikan dana Rp12 triliun itu merupakan hasil perhitungan yang berasal dari rasio kecukupan dana (RKD) milik 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah.
“Kita lihat RKD [rasio kecukupan dana] berapa, itu memang ada kebutuhan penambahan modal sekitar Rp12 triliun secara total,” jelas Tiko saat ditemui usai rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
“Kita lihat RKD [rasio kecukupan dana] berapa, itu memang ada kebutuhan penambahan modal sekitar Rp12 triliun secara total,” jelas Tiko saat ditemui usai rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Tiko mengklaim Kementerian BUMN juga tengah melakukan penyortiran terhadap dana pensiun BUMN yang akan mendapatkan penambahan modal.
“Kita lagi detailkan mana-mana saja [dapen BUMN] yang perlu [suntikan modal], nanti akan kita lihat dana pensiun mana yang dalam kekurangan modal, ringan, dan sudah memenuhi modal,” tambahnya.
“Karena Rp12 triliun ini statistiknya, insya Allah setelah Lebaran akan kita umumkan secara detail tapi kira-kira angkanya sekitar Rp12 triliun dan itu menyebar, ada [dapen BUMN] yang sangat berat dan ada yang sangat ringan,” tandasnya.
Sebagai konteks, Bank Century diselematkan pemerintah pada 2008 dengan melakukan talangan Rp6,7 triliun. Kebijakan ini menjadi sorotan tajam karena awalnya kebutuhan yang diajukan Rp632 miliar lalu meningkat menjadi Rp2,6 triliun hingga akhirnya meningkat sepuluh kali lipat.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN pada Rabu (11/1/2023) di Jakarta.
Pada kesempatan yang diberi tema “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem” ini, Erick mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan Asabri dan Jiwasraya.
Erick –yang akrab disapa ET—mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
“Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan ata dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya,” tegas Erick.
Pria kelahiran Jakarta ini juga menekankan perlunya direksi yang hadir untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.
Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
“Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu,” tuturnya.