Catat! Ini Kendala Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Miliki Rumah Subsidi

Solopos.com, SOLO — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6% disebut tidak pengaruhi permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meski begitu terdapat kendala yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kesulitan mengakses FLPP untuk mendapatkan rumah bersubsidi.

FLPP sendiri merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengatakan kesulitan yang dihadapi MBR adalah masalah legalitas atau terkait administrasi.

Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani

“Kaitannya dengan penghasilan teman-teman yang banyak pedagang kaki lima dan UMKM. Dari perbankan kurang menyambut, karena mereka [MBR] tidak punya administrasi, tidak punya izin, sehingga mendapat perlakuan khusus,” kata dia ditemui dalam acara Rakerda DPD Apersi Jateng-DIY di The Sunan Hotel, Rabu (25/10/2023). 

Meski sudah ada regulasi dari perbankan untuk mempermudah pelaku usaha informal agar mendapatkan perumahan subsidi, namun prosesnya tetap lebih lambat lantaran terhambat administrasi. “Lamanya terkait dengan administrasi, bagaimana bikin laporan pemasukan dan pengeluaran, bagaimana belanjanya, sampai modal kerjanya. Jadi perlu diperhatikan sampai di sana,” kata dia.

Meski begitu minat MBR terhadap rumah KPR bersubsidi dinilai masih tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu memfasilitasi agar akses terhadap rumah subsidi terbuka lebar. Termasuk meringankan biaya proses perbankan. “Ada lagi biaya lainnya, misalnya balik nama, biaya PPN,” kata dia.

Saat ini, dia menyebut realisasi rumah subsidi dari Apersi kurang lebih 60.000 unit dengan total nilai Rp21 triliun sampai akhir Oktober 2023.