SOLOPOS.COM - Perumahan bersubsidi di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (23/9/2020). (Solopos-Candra Mantovani)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah terus menggenjot program 1 juta rumah untuk mengatasi backlog rumah. Salah satu cara yang digencarkan adalah adanya kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini menyiapkan bantuan subsidi perumahan sebanyak 380.376 unit. Dengan alokasi anggaran Rp21,69 triliun.
Sebagaimana dikutip dari laman indonesia.go.id, Sabtu (31/7/2021), Kementerian PUPR menargetkan pembiayaan untuk 222.876 unit perumahan pada Tahun Anggaran 2021.
Bantuan pembiayaan perumahan pada 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Bantuan pembiayaan perumahan pada 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca Juga: Walah! Penyaluran BLT di Bantul Banyak Yang Salah Sasaran
Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit sebesar Rp2,8 triliun.
Sembilan bank nasional pelaksana penyalur FLPP atau KPR subsidi tersebut adalah BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, BRI Agro, dan Bank Artha Graha. Adapun sisanya BTN Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang kini sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Lantas ada syarat agar bisa mendapatkan KPR subsidi?Berikut syarat mendaftar program FLPP dari Kementerian PUPR:
Baca Juga: Wamen Perdagangan: Akselerasi Vaksinasi Percepat Pemulihan Ekonomi
1. Penerima FLPP adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
2. Penerima FLPP telah berusia 21 tahun atau telat menikah.
3. Penerima FLPP maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
4. Gaji/penghasilan pokok penerima FLPP tidak melebihi Rp8 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun.
5. Penerima FLPP memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
6. Penerima FLPP memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
Baca Juga: Kondisi Sulit, Pengelola Mal Minta Restrukturisasi Kredit ke Bank
Di samping masyarakat dapat mencari informasi detail langsung dari bank pelaksana, selama masa pandemi Covid-19 bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan.
Ada dua aplikasi Kementerian PUPR yang membantu masyarakat mendapatkan informasi tersebut di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).