SOLOPOS.COM - Ilustrasi lahan pertanian
Solopos.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan optimalisasi produksi 165.000 hektare lahan di Kalimantan Tengah mulai 2020 hingga 2022 untuk mendukung ketahanan pangan.
Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.
Lokasi lumbung pangan baru untuk mencapai ketahanan pangan ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah itu juga akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Wali Kota Solo Minta Penangguhan Bayar Listrik, Berapa Tarif Listrik Kantor Pemerintah?
Wali Kota Solo Minta Penangguhan Bayar Listrik, Berapa Tarif Listrik Kantor Pemerintah?
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan terdapat lahan potensial seluas 165.000 hektare untuk mendukung ketahanan pangan. Lahan itu merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng.
“Lahan ini akan mulai kami kerjakan mulai tahun 2020 ini sampai 2022. Targetnya pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya," ujar Basuki, melalui siaran pers, diberitakan Bisnis.com, Selasa (9/6/2020).
Tekan Impor Garam, Ini Langkah Pemerintah
Lebih lanjut, katanya, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi.
Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
Sementara itu, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik dan mencapai ketahanan pangan.
Produksi Turun, Permintaan Minyak Sawit Tetap Tumbuh
Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar 2 ton.
Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yaitu rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar. Dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.