Solopos.com, SOLO— Guna mendorong peningkatan konsumsi listrik dan mengangkat sektor industri dalam negeri, dibutuhkan dukungan dari sisi kebijakan.
Menjelang tahun politik, calon presiden ke depan pun diharapkan memiliki komitmen tinggi untuk mengangkat sektor industri dalam negeri, khususnya tekstil.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Komisaris PLN, Eko Sulistyo, menyampaikan dalam hal penyaluran listrik, PLN sebagai operator mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk mengenai tarif listrik, juga menjadi kewenangan dari pemerintah dan DPR. Menurutnya hal itu telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagalistrikan.
“Jika ditanyakan ke PLN sebagai operator, tentu kami hanya menjalankan,” kata dia.
Dia mnegatakan hingga saat ini penentuan tarif dasar listrik terutama yang menyangkut beban subsidi dan kompensasi sangat terkait dengan ruang fiscal Indonesia. Dia mengatakan sampai dengan saat ini tarif listrik untuk sektor industri pun sudah mendapatkan kompensasi.
Sementara itu Akademisi dari UNS, Lukman Hakim, menyampaikan perkembangan sektor industri dan tingkat serapan listrik ke depan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan.
Menjelang tahun politik ini, menurut Lukman kondisi tersebut akan sangat bergantung pada visi dan misi presiden yang akan datang.
Menurutnya jika nantinya tidak ada komitmen kuat dari pemimpin negara untuk mengangkat sektor industri manufaktur, tidak menutup kemungkinan persoalan yang selalu muncul tidak akan terselesaikan.
“Kalau tidak ada go manufacture kembali, dugaan saya nanti 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan seperti ini terus. Setiap lima tahun yang kita bahas ya hanya ini-ini saja. Kita tidak mandiri, semakin terperosok dan sebagainya,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
