SOLOPOS.COM - Ilustrasi gaji guru honorer. (Istimewa/Freepik).
Solopos.com, SOLO — Pengurus Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah (Jateng), Eko Supriyanto, mengatakan Presiden KSPI, Said Iqbal menuntut pemerintah tidak menggunakan PP yang mengarah kepada omnibus law karena kenaikan upah buruh lebih rendah dari ASN yakni PNS, TNI, dan Polri.
Ia menguraikan Partai Buruh dan serikat-serikat buruh meminta kenaikan upah sebesar 15% pada 2024. Kenaikan ini harus melebihi kenaikan upah PNS, TNI, dan Polri sebanyak 8%, kemudian pensiuan sebanyak 12%.
Kemudian menuntut upper middle income country, yaitu dengan rata-rata upah senilai Rp5 juta hingga Rp6 juta. Ia menyebut rata-rata upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp4,9 juta ketika naik 15% senilai Rp700.000.
Kemudian dengan inflasi makanan senilai 25% selama enam bulan, menurutnya buruh wajar meminta kenaikan sebesar 15% untuk mengembalikan daya beli masyarakat.
Kemudian dengan inflasi makanan senilai 25% selama enam bulan, menurutnya buruh wajar meminta kenaikan sebesar 15% untuk mengembalikan daya beli masyarakat.
Apalagi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak sebanyak 30%, dan kenaikan harga beras naik 40%, serta harga telur yang naik lebih dari 20%.
Eko menguraikn saat ini konsep pengupahan barus dibahas dan bisa dikatakan adanya keterlambatan penyusunan aturan. Dalam Rakor Pengubahan 2023 juga tidak melibatkan keterwakilan unsur KSPI, ia mempertanyakan apa yang terjadi di dewan pengupahan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah, Wahyu Rahadi menguraikan pihaknya belum membicarakan tuntutan kenaikan upah sebesar 15%.
Karena hingga saat ini belum ada info terkait inflasi, dan unsur perumusan upah lainnya. “Revisi PP 36 Tahun 2021 kelihatannya belum turun,” tambah dia.
Dilansir Bisnis.com, Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mendirikan tenda perlawanan di depan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (7/11/2023).
“Yang membuat KSPI Jawa Tengah membuat aksi tenda perlawanan di depan Disnakertrans karena kami tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi pengupahan di Solo. Padahal kami justru membuat konsep upah Jawa Tengah 2024 dan sudah kami serahkan ke Bapak Pj. Gubernur tanggal 11 Oktober yang lalu,” jelas Aulia Hakim, Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Tengah.
Aulia menjelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah masih belum sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. Untuk itu, disparitas upah antar wilayah mesti ditekan. KSPI Jawa Tengah sendiri mencatat bahwa UMK Jawa Tengah tahun 2022 masih berada di bawah laju inflasi tingkat provinsi.
Dalam konsep UMP Jawa Tengah 2024 yang ditawarkan KSPI, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2023 dimasukkan ke dalam variabel perhitungan upah minimum. Adapun rata-rata kenaikan upah berkisar di angka 16,89%.
Aulia menyebut, KSPI Jawa Tengah yang duduk dalam Dewan Pengupahan Provinsi tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi pengupahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kota Surakarta. Kelompok buruh sendiri bakal terus melakukan aksi di depan Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Rencananya, tenda perlawanan akan didirikan hingga 20 November 2023
Rata-rata upah buruh di Indonesia sebesar Rp3,18 juta per bulan pada Agustus 2023. Hal ini dilansir dari dataindonesia.id, pada Rabu. Jumlah itu mengalami kenaikan 7,94% dibandingkan pada Februari 2023 yang sebesar Rp 2,94 juta per bulan.
Nilai upah buruh tersebut juga terpantau meningkat 3,5% dibandingkan setahun sebelumnya. Pada Agustus 2022, rata-rata upah buruh di Indonesia tercatat sebesar Rp 3,07 juta per bulan.
Berdasarkan jenis kelaminnya, upah buruh laki-laki terpantau lebih besar, yakni Rp3,47 juta per bulan. Sementara, upah buruh perempuan tercatat sebesar Rp2,64 juta per bulan.
Upah buruh paling besar berada di sektor informasi dan komunikasi yang mencapai Rp5,13 juta pada Agustus 2023. Posisinya diikuti oleh buruh di sektor aktivitas keuangan dan asuransi yang menerima upah sebesar Rp5,11 juta.
Kemudian, upah buruh di sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp4,80 juta. Upah buruh di sektor pengadaan listrik dan gas serta real estate masing-masing sebesar Rp4,36 juta dan Rp4,26 juta.
Adapun, upah buruh terendah berada di kategori jasa lainnya, yakni Rp1,87 juta. Di atasnya ada buruh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menerima upah senilai Rp2,37 juta.
Lebih lanjut, rata-rata buruh lulusan universitas menerima upah paling besar pada Agustus 2023, yakni Rp4,78 juta. Sementara, upah buruh lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah menjadi yang terendah lantaran hanya Rp2,03 juta.
Dari kelompok umurnya, buruh berusia 50-54 tahun menerima rata-rata upah paling besar, yakni Rp3,91 juta. Sedangkan, rata-rata upah buruh paling rendah dari kelompok umur 15-19 tahun senilai Rp1,83 juta.