SOLOPOS.COM - Penandatanganan perjanjian PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) tentang penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, beberapa waktu lalu. (Istimewa/BSI).
Solopos.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama PP Muhammadiyah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) menjalin kerja sama penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
BSI mendukung program PP Muhammadiyah yaitu pengadaan rumah bagi guru-guru sekolah serta tenaga kesehatan di Amal Usaha Muhammadiyah di Indonesia.
Berdasarkan rilis yang diterima Solopos.com, Rabu (12/4/2023), bagi BSI kerja sama ini menjadi salah satu langkah memaksimalkan penyerapan kuota pembiayaan FLPP pada 2023 lewat program BSI KPR Sejahtera FLPP.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang pernah terjalin sebelumnya antara BSI dan Muhammadiyah.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang pernah terjalin sebelumnya antara BSI dan Muhammadiyah.
Hery menambahkan program ini juga bentuk partisipasi BSI dalam mendukung dan menjalankan program nasional pemerintah untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah dan tentunya tetap dalam koridor sesuai prinsip syariah.
BSI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat agar memiliki hunian yang layak.
Ada beberapa kemudahan bagi anggota Amal Usaha PP Muhammadiyah yang ingin memiliki rumah, antara lain bebas premi asuransi dan PPN, cicilan tetap hingga 15 tahun, dan subsidi bantuan uang muka sampai Rp4 juta.
BSI juga memberikan program KILAU SURYA yang akan dilaksanakan selama periode 1 April sampai 30 Juni 2023 berupa subsidi biaya proses pembiayaan senilai Rp1 juta.
Menurut Hery, BSI terus berkomitmen untuk terus menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan unggulan, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan mudah kapanpun dan di manapun.
Dia menambahkan BSI terus memberikan layanan perbankan syariah yang modern, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI akan bersama-sama memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
BSI telah menyalurkan 56.346 unit rumah subsidi dengan nilai penyaluran sebesar Rp7,13 triliun per Jumat (31/3/2023).
Sementara itu, kuota pembiayaan FLPP tahun 2023 yang diberikan BP Tapera untuk BSI sebesar 8.200 unit atau sebesar Rp910 miliar.
Dilihat secara nasional, penyaluran pembiayaan KPR Bersubsidi BSI selama 2022 mencapai Rp1,1 triliun, dengan total penjualan lebih dari 7.630 unit rumah yang tersebar di area Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.
BP Tapera mengalokasikan dana sebesar Rp25,18 triliun atau 220 ribu rumah untuk seluruh bank penyalur dana FLPP di tahun 2023. Untuk itu, BP Tapera membutuhkan peran penting seluruh stakeholders khususnya bank penyalur untuk tahun 2023 yang terdiri dari tujuh Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah.
Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan pemberian subsidi kepada para guru ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah.
Terlebih, lanjut Muhadjir, saat ini banyak guru di sekolah Muhammadiyah yang berpenghasilan rendah.
“Kalau ingin para guru bekerja tuntas dan maksimal, tentu kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Karena semua bisa dicapai kalau guru kesejahteraan,” kata Muhadjir.
Muhadjir berharap program BSI KPR Sejahtera dan Muhammadiyah ini dapat digelar di seluruh Indonesia, karena dirinya menyebut Muhammadiyah memiliki data guru-guru di sekolah Muhammadiyah yang masih berpenghasilan rendah.
“Karena Muhammadiyah mengambil peran di celah-celah yang negara tidak hadir, khususnya di bidang pendidikan karena kami ada ranting dan cabang. Karena itu, harus dibangun ekosistem yang terintegrasi,” tutupnya.