BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Kelola Dana Rp1.000 Triliun pada 2026

Solopos.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau biasa dikenal dengan BPJamsostek memasang target bisa mengelola dana Rp1.000 triliun pada 2026. Target ini mencakup 70 juta peserta aktif dalam 3 tahun 7 bulan mendatang.

Dengan target dana kelolaan ini, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan instrumen investasi yang lebih luas. Termasuk kemungkinan untuk melakukan investasi di luar negeri. ”Yang tentu saja akan dilakukan sangat hati hati,” kata kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Plaza BP Jamsostek Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Anggoro menyebutkan saat ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan penempatan investasi dengan liability-driven investment dan mix assets allocation. “Kami fokus ke instrumen investasi jangka panjang,” jelasnya.

Sementara untuk 2023, BPJS Ketenagakerjaan memasang target 46,35 juta peserta aktif dengan Rp96,09 triliun pendapatan dari iuran. Menurut Anggoro, hingga akhir 2022 lalu, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif baru 35,86 juta peserta.

“Artinya ada delta 10 juta peserta dalam 7 bulan ke depan harus dicapai,” katanya. Untuk merealisasikan ini, Anggoro menyiapkan tiga strategi yakni melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan menjaga retensi.

Tiga strategi ini kemudian dijalankan dengan mengembangkan sistem keagenan, menggandeng para tokoh masyarakat, menjaga ekosistem di perusahaan besar dan menengah, dan memperkuat kepatuhan pembayaran dengan auto debet. Strategi terakhir ini utamanya untuk kelompok peserta bukan penerima upah (BPU).

Menurutnya, fokus peserta akan digeser lebih ke pinggir. Strategi ini digunakan untuk menjaring peserta informal yang berada di desa, ekonomi pasar, pekerja rentan, hingga memanfaatkan layanan e-commerce di mana para penjualnya harus berurusan dengan pinjaman bank.

Kepesertaan di BPJS menjadi salah satu syarat untuk diberikan akses keuangan kredit dengan bunga murah. Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menurunkan sektor bukan penerima upah menjadi andalan untuk melakukan perluasan peserta seperti yang sudah ditetapkan.

Menurut dia, fokus ke desa menjadi jalan yang ditetapkan oleh perusahaan. “Target kami growth saja [pada 2023] sebesar 92 persen. Ini melewati peserta Jasa Konstruksi [jika terealisasi],” katanya dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, strategi meningkatkan peserta di daerah desa telah diterapkan pada 2022 lalu. Kondisi yang membuat kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) mencapai rekor dengan 6 juta pekerja.

“Enam juta [peserta BPU] itu 80 persen di desa. [Untuk mengejar target 2023] caranya kami mulai dari ekosistem desa dan menggerakkan keagenan 1 desa 1 agen. Targetnya 30 persen [desa] ter-coverge,” katanya.

Lainnya, kelompok pekerja rentan juga menjadi andalan kepesertaan. “Ada marbot masjid, ada [peserta dari] Anak Suku Dalam di Jambi. Jadi selain meningkatkan yang formal kami juga fokus ke informal dan UMKM,” katanya menambahkan.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga akhir 2022, jumlah pekerja yang terdaftar dalam badan publik perlindungan pekerja ini mencapai 55,37 juta peserta. Dari jumlah ini 35,86 juta peserta dikategorikan tenaga kerja aktif.

Kelompok tenaga kerja aktif ini meliputi 64 persen pekerja formal atau penerima upah. Artinya baru 22,83 juta peserta yang terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 17 persen merupakan kelompok bukan penerima upah atau sekitar 6 juta orang, dan 19 persen atau 7,02 juta orang merupakan pekerja dalam kelompok jasa konstruksi.

Sementara itu dalam rilis kinerja keuangan BP Jamsostek periode 2022, badan publik pengelola dana pekerja ini mengumumkan dana investasi yang dikelola mencapai Rp627,69 triliun. Realisasi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ini melonjak tajam dibandingkan periode 2021 yang mencatatkan dana kelolaan Rp554,21 triliun.

Dengan kata lain, terjadi lonjakan dana investasi 13,25 persen. Lonjakan dana investasi pekerja ini rinciannya untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) melonjak dari Rp372,5 triliun menjadi Rp410,32 triliun atau melonjak 10,15 persen.

Selanjutnya dana investasi program Jaminan Pensiun (JP) melonjak dari Rp101,66 triliun pada 2021 menjadi Rp128,46 triliun atau mengalami kenaikan 26,36 persen. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga mengalami kenaikan dana investasi dari Rp45,96 triliun menjadi Rp52,32 triliun, program Jaminan Kematian (JKm) dari Rp14,52 triliun menjadi Rp15,48 triliun.

Sedangkan program terbaru amanat Undang-Undang Cipta Kerja yakni program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mengalami kenaikan dana investasi dari Rp7,72 triliun menjadi Rp9,14 triliun. Saat dana investasi pekerja meningkat tajam, dana BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas bisnis justru tumbuh mini.

Pos dana investasi sebagai perusahaan ini bertambah menjadi Rp11,95 triliun dari sebelumnya Rp11,83 triliun. Dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ini tercatat memberikan keuntungan investasi (yield on investment) JHT 6,81 persen, JP 6,8 persen, JKM 7,29 persen, JKK 7,02 persen, JKP 2,78 persen, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan 5,85 persen.

Dengan capaian ini, maka aset BPJS Ketenagakerjaan naik dari Rp568,15 triliun menjadi Rp645,23 triliun. Sedangkan liabilitas kepada peserta menjadi Rp746,7 triliun dari sebelumnya Rp695,58 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan juga menjabarkan dengan besaran masing masing dana program ini maka program JKK mampu menangani klaim untuk 254 bulan, JKm untuk 48 bulan, serta JKP 2.807 bulan. Untuk JHT yang memiliki dana investasi terbesar masih berada di bawah 100 persen. Solvabilitas program ini baru 99,74 persen, sedangkan JP telah memiliki solvabilitas di atas 100 persen.