Solopos.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN yang bergerak di bidang properti, PT Perum Perumnas membidik pendapatan sebesar Rp1,6 triliun pada 2023.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengungkapkan Perumnas menargetkan kenaikan presentase pertumbuhan pendapatan ke posisi Rp1,6 triliun atau mengalami kenaikan 38 persen dari pendapatan 2022.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Menurutnya target positif itu merupakan hasil dari perbaikan dan transformasi yang telah dilakukan sepanjang tahun lalu.
“Perumnas telah melakukan pemasaran yang agresif, program efisiensi biaya, manajemen cash flow, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta melajutkan upaya restrukturisasi yang terintegrasi,” dalam keterangan resmi dikutip Bisnis, Minggu, (19/2/2023).
Pada 2023, Perumnas mengalokasikan unit hunian subsidi sebanyak 30 persen dari total unit pada setiap proyeknya. Dalam waktu dekat ini, Perumnas telah meluncurkan unit hunian subsidi sebanyak 330 unit di Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan.
Budi menambahkan Perumnas berkomitmen untuk tidak melakukan pembelian tanah dalam pengembangan baru.
“Akan tetapi, melakukan revitalisasi rumah susun eksisting dan pengembangan lahan idle milik pemerintah BUMN, BUMN, Bank Tanah baik melalui kerja sama maupun PMN Non Tunai,” papar Budi.
Kemudian, perseroan akan melakukan project financing, pembentukan SPV di proyek dan skema partnership, serta memaksimalkan sumber pendanaan dari pasar modal dan dukungan pembiayaan dari ekosistem perumahan nasional.
Sebelumnya, Perum Perumnas memastikan akan terus memberikan 20-30 persen dari total unit di setiap proyek hunian untuk segmen subsidi.
Budi mengatakan sebagai badan usaha milik negara, pihaknya merupakan tangan kanan pemerintah untuk dapat melancarkan program sejuta rumah (PSR) yang telah digencarkan sejak tahun 2015 lalu.
“Perumnas juga tetap pada khitahnya menyediakan hunian subsidi sebanyak 20-30 persen dari total unit di setiap proyek yang kami bangun,” kata Budi kepada Bisnis.com, Rabu (11/1/2023).
Misalnya di salah satu proyek hunian vertikal di kawasan transit oriented development (TOD) Tanjung Barat yaitu apartemen Samesta Mahata Tanjung Barat. Proyek tersebut direncanakan akan terbangun 1216 unit dari 3 tower.
Adapun, Budi menuturkan, 1 tower ditujukan untuk segmen subsidi yang telah terserap secara keseluruhan, sementara untuk 2 tower lainnya ditujukan untuk segmen komersial. Namun, tingkat penyerapan unit sekitar 50 persen.
Tak hanya itu, Budi juga menegaskan akan memperhatikan seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi target pembangunan hunian. Namun, menurut Budi, backlog perumahan paling besar berada di area Jabodetabek.
Dengan demikian, wilayah tersebut akan menjadi salah satu fokus kami untuk pembangunan hunian, khususnya yang memiliki konsep terintegrasi transportasi atau TOD. Untuk itu, Perumnas telah bekerja sama dengan PT KAI (Persero) sejak 2017 untuk menggaungkan konsep hunian TOD pertama di Indonesia.
Dalam hal ini, KAI menjadi penyedia lahan untuk pembangunan hunian sekitar stasiun.
“Kami juga tengah berprogres untuk pembangunan stasiun kereta api baru untuk mengintegrasikan kawasan hunian tapak seperti di Samesta Parayasa Bogor,” jelasnya.
Sebagai informasi, untuk hunian vertikal TOD, Perumnas memiliki tiga lokasi proyek yaitu Samesta Mahata Serpong di Stasiun Rawa Buntu Tangerang Selatan, Samesta Mahata Margonda di Stasiun Pondok Cina Depok, dan Samesta Mahata Tanjung Barat di Stasiun Tanjung Barat Jakarta.
Hunian TOD Perumnas menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas penghuni dari kalangan milenial, seperti ICT smart home, Healthy Life fitness centre, Work Space serta tersedianya fasilitas amphitheatre dan commercial area yang berada tepat di bawah hunian.
Dalam hal ini, Perumnas membuka peluang untuk bekerja sama dengan institusi lain seperti BUMN, BUMD, pemerintah dan lainnya untuk dapat mendukung pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Di samping itu, untuk dapat melanjutkan PSR, Perumnas mendapatkan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.
“Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,” bunyi pasal 2 ayat 2 dalam PP tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
