SOLOPOS.COM - ilustrasi (istimewa)
Solopos.com, JAKARTA – Ekonom Aviliani mengatakan perusahaan rintisan atau startup swasta tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi di wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatra. Hal ini lantaran kurangnya subsidi untuk membiayai infrastruktur di sana.
“Kalau swasta itu enggak akan mungkin, subsidinya enggak cukup. Biaya untuk infrastruktur itu mahal, jadi enggak mungkin swasta yang menyediakan. Jadi untuk infrastruktur adalah pemerintah,” kata Aviliani kepada Bisnis, Senin (11/10/2021).
Aviliani menjelaskan, bahwa wilayah Pulau Jawa dan Sumatra merupakan wilayah yang paling banyak memiliki market, yakni sebanyak 70 persen.
“Market itu 70 persen adanya di [Pulau] Jawa dan Sumatera. Maksudnya, 70 persen masyarakat ada di situ,” ucapnya.
“Market itu 70 persen adanya di [Pulau] Jawa dan Sumatera. Maksudnya, 70 persen masyarakat ada di situ,” ucapnya.
Baca Juga: Perlu Subsidi untuk Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia Timur
Sementara, kata Aviliani, untuk wilayah Indonesia yang lainnya, yaitu luar Pulau Jawa, hanya memiliki market sebesar 30 persen.
Meskipun pemerintah secara bertahap sudah mulai melakukan ekspansi, menurut Aviliani, perusahaan rintisan pasti akan mendekati market yang terbesar, yakni market yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra.
“Jadi supply side harus mendekati demand side, demand itu adanya di situ [Pulau Jawa dan Sumatra],” jelasnya.
Baca Juga: Dear Milenial, Ini Tips Agar Bisa Punya Rumah dari BTN
Tak berhenti di sana, Aviliani mencontohkan bank di Indonesia yang memiliki cabang paling banyak di wilayah Jawa dan Sumatra. Sedangkan di pulau Jawa dan Sumatra, paling banyak adalah bank pemerintah.
“Jadi menurut saya, kalau swasta itu enggak bisa dipaksakan, mereka ada hitung-hitungannya. Biasanya, mestinya BUMN-lah yang paling banyak bisa menempatkan di sana untuk pasar-pasar di luar Jawa dan Sumatra,” ujarnya.
Sebelumnya dalam acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021), Presiden Joko Widodo meminta kepada startup di sektor keuangan untuk memperluas layanan secara Indonesia sentris.
Jokowi meminta agar layanan tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan luar Pulau Jawa juga harus dilakukan ekspansi. Hal ini lantaran, Jokowi melihat bahwa selama ini akses masyarakat luar Pulau Jawa terhadap layanan keuangan sangat terbatas.