Solopos.com, SOLO – Sektor pariwisata dinilai memiliki kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) juga mendukung pertumbuhan sektor wisata tersebut melalui pembiayaan.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi sebagai rangkaian acara peluncuran KSK No. 41 di Solo, Senin (23/10/2023). Pada seminar dengan tema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Pariwisata, Direktur Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia, Cicilia A. Harun, menyampaikan pascapandemi Covid-19, ada berbagai sektor yang perlu didukung untuk kembali tumbuh. Salah satunya sektor pariwisata.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“Jika kita tarik ke belakang, sebelumnya kita telah mengalami masa Covid-19 yang cukup panjang. Dengan begitu kalau kita lihat, pariwisata adalah salah satu industri yang mengalami scar effect. Memerlukan upaya pemulihan. Sebab hampir sekitar 2,5 tahun, pariwisata relatif zero,” kata dia.
Menurutnya pariwisata menjadi industri yang perlu untuk ditargetkan diberi insentif. Namun tetap perlu inovasi agar mampu menjangkau semua kalangan, sebab di dalamnya juga ada sektor ultra mikro.
Sektor pariwisata juga merupakan sektor jasa yang biasanya akan cenderung lebih sulit dalam memberikan collateral dibandingkan proyek-proyek yang sudah pasti. Meskipun jika dilihat dari sisi risiko kredit, menurutnya sektor pariwisata juga tidak terlalu buruk.
Hal itu memberikan peluang yang baik dalam pemberian insentif tersebut. Sebab, menurutnya setiap kebijakan makropudensial selalu dilihat dari sisi risikonya. “Ini yang kemudian kami menganggap pantas untuk diberikan insentif, terutama karena sektor pariwisata ini yang kelihatannya saat ini masih perlu diberikan insentif,” lanjut dia.
Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Anggara Hayun Anujuprana, menyampaikan dari sisi paradigma pembangunan pariwisata ke depan, pihaknya terus mendorong terwujudnya kualitas tourism experience. “Sebab dengan adanya experience tersebut, wisatawan diharapkan bisa lebih lama berada di satu destinasi. Kami terus mendorong hadirnya desa wisata untuk mendukung hal tersebut,” kata dia.
Dengan meningkatnya kualitas tourism experience tersebut diharapkan bisa berdampak pada devisa, nilai tambah pariwisata dan lainnya.
Sementara dari sisi insentif pembiayaan sektor pariwisata, saat ini telah dijalankan beberapa program. Di antaranya adalah program Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP), fasilitas akses pembiayaan, dana alokasi khusus dan usulan Indonesia Content Creative Funds (ICCF).
DPUP merupakan program tindak lanjut dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dan 2022 dengan memberikan literasi keuangan dan dukungan pengembangan usaha di 50 desa wisata yang diseleksi. Pelaksanaan DPUP yakni pada Juli – Desember 2023.
Untuk fasilitas pembiayaan sektor parekraf di antaranya dapat diakses dari perbankan, dana masyarakat, modal ventura, teknologi finansial dan lainnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Maulana Yusran, menyampaikan jika melihat kondisi investasi pariwisata dan sektor usaha hotel saat ini, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal pertama, sektor usaha hotel dan pariwisata pada umumnya masih dianggap berisiko sehingga sampai saat ini perbankan masih enggan memberikan kredit baik kredit investasi maupun modal kerja. “Jadi masih cukup sulit,” kata dia.
Kedua, masa relaksasi utang akan berakhir Maret 2024, maka OJK perlu mengantisipasi bila kondisi sektor usaha hotel belum mampu memenuhi jadwal restrukturisasi dengan memberikan regulasi yang memberikan peluang perpanjangan waktu relaksasi. Pelemahan rupiah yang dikhawatirkan memicu kenaikan suku bunga juga perlu mendapatkan perhatian.
Terakhir, investor utama di sektor usaha hotel dan pariwisata menurutnya adalah pengusaha domestik, namun dukungan untuk pengembangan destinasi/kawasan pariwisata masih kurang dari perbankan. Sementara itu Assistant Vice President Bank Mandiri Jateng-DIY, Debian Panjadinata, menyampaikan dengan melihat pertumbuhan duni pariwisata saat ini, menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor yang cukup seksi.
“[Sektor pariwisata] sudah tumbuh dan lebih tinggi dibandingkan 2019. Ini menjadi salah satu sektor yang bisa dibilang cukup seksi untuk perbankan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan,” jelas dia.
Menurutnya sejauh ini penyaluran kredit di sektor wisata, termasuk di sektor perhotelan sudah berjalan baik. Jika mengacu pada data penyaluran kredit sektor pariwisata dan ekosistemnya di BMRI Jawa Tengah, outstanding kredit yang disalurkan per akhir September 2023 telah mencapai Rp4,9 triliun. Jumlah itu tersebar di beberapa sektor. Disebutkan, untuk penyaluran di sektor hotel telah mencapai Rp386 miliar dan restoran Rp710 miliar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
