SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum 2023 yang digelar Bisnis Indonesia, Selasa (6/6/2023).(Tangkapan Layar Youtube)
Solopos.com, JAKARTA — Belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023.
“Dari belanja pemerintah, yang dirasakan langsung oleh masyarakat Rp492 triliun. Itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (10/7/2023) seperti dilansir Antara.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari perlindungan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); pendidikan; serta infrastruktur.
Realisasi perlindungan sosial, petani, dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Realisasi perlindungan sosial, petani, dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Berikutnya, belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710.700 mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp344,7 miliar, dan Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp134,2 triliun pada semester I-2023.
Nilai tersebut tumbuh 11,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp120,8 triliun.
“Belanja pegawai K/L dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, juga pembayaran THR dan gaji ke-13,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin.
Realisasi gaji dan tunjangan pegawai tercatat sebesar Rp90,4 triliun, naik 12,5 persen yoy dari Rp80,4 triliun pada semester I-2022. Sementara realisasi tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lain sebagainya tercatat sebesar Rp43,8 triliun, tumbuh 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.
Adapun realisasi belanja K/L secara menyeluruh tercatat sebesar Rp417,2 triliun atau 41,7 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.000,8 triliun. Realisasi belanja K/L semester I-2023 tumbuh 5,9 persen dari catatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,8 triliun.
Realisasi tersebut juga mencakup belanja barang sebesar Rp147,4 triliun dan belanja modal sebesar Rp62,0 triliun.
Adapun realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp474,4 triliun, terdiri dari manfaat pensiun sebesar Rp87,5 triliun, subsidi energi dan non energi sebesar Rp95,8 triliun, serta kewajiban pemerintah atas penyediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam negeri sebesar Rp66,1 triliun.
Dengan demikian, total realisasi belanja pemerintah pusat adalah Rp891,6 triliun, sekitar 39,7 persen dari APBN yang sebesar Rp2.246,5 triliun.
Bila digabung dengan realisasi transfer ke daerah yang sebesar Rp364,1 triliun, maka total belanja negara pada periode semester I-2023 mencapai Rp1.255,7 triliun. Nilai tersebut mencakup 41 persen dari APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.