SOLOPOS.COM - IIustrasi uang tunai.(Ilustrasi/Solopos Dok).
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan langsung kepada masyarakat telah mencapai Rp649,7 triliun pada Agustus 2023 atau setara dengan 55,5 persen dari total pagu anggaran.
“Dari Rp1.170,8 triliun, Rp649,7 triliun atau 55,5 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023) seperti dilansir Antara.
BPP yang berupa manfaat langsung untuk masyarakat disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari bantuan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari bantuan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.
Untuk belanja pada sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, peningkatan signifikan terjadi pada realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik Rp4,2 triliun dari catatan terakhir pada Juli, yakni menjadi Rp19,1 triliun pada Agustus dan disalurkan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, peningkatan berikutnya terjadi pada realisasi Kartu Sembako yang naik menjadi Rp29,7 triliun dari Rp22,2 triliun dan disalurkan untuk 18,7 juta KPM.
Realisasi belanja untuk petani dan UMKM juga mengalami peningkatan, dengan perincian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik naik Rp459,4 miliar menjadi Rp923,1 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian naik Rp230,3 miliar menjadi Rp480,3 miliar, serta bantuan ternak naik Rp63 miliar menjadi Rp125,4 miliar.
Selanjutnya, pada sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar naik dari Rp500 miliar menjadi Rp6,7 triliun, Program KIP Kuliah naik Rp2 triliun menjadi Rp6,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama naik Rp100 miliar menjadi Rp7,2 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) naik Rp1,1 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian bantuan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur naik Rp17,1 triliun menjadi Rp90,2 triliun dan bantuan bencana naik Rp200 miliar menjadi Rp1,7 triliun.
Adapun peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-K/L di antaranya subsidi dan kompensasi listrik naik Rp5,5 triliun menjadi Rp54,0 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) naik Rp1,7 triliun menjadi Rp61,4 triliun, subsidi LPG 3 kilogram naik Rp3,8 triliun menjadi Rp41,5 triliun, Kartu Prakerja naik Rp300 miliar menjadi Rp2,8 triliun, dan subsidi perumahan naik Rp86,9 miliar menjadi Rp539,8 miliar.
Di sisi lain Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp147,2 triliun hingga Agustus 2023 atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“APBN kita hingga akhir Agustus masih mencatatkan surplus sebesar Rp147,2 triliun, atau diukur dari PDB adalah 0,70 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Nilai surplus APBN pada Agustus 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada Agustus 2022 yang tercatat sebesar Rp107,9 triliun atau sekitar 0,55 persen dari PDB.
Surplus APBN pada Agustus diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Menkeu menjelaskan pendapatan negara pada Agustus 2023 tercatat sebesar Rp1.821,9 triliun.
Capaian tersebut menandakan realisasi pendapatan negara telah mencapai 74,0 persen dari pagu anggaran. Nilai itu mengalami pertumbuhan sebesar 3,2 persen year-on-year/yoy bila dibandingkan capaian Agustus 2022 yang tercatat sebesar Rp1.764,6 triliun.
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp1.674,7 triliun atau tumbuh sebesar 1,1 persen yoy dibandingkan capaian Agustus 2022 sebesar Rp1.656,8 triliun.
Dengan perolehan itu, maka realisasi belanja negara pada Agustus telah mencapai 54,7 persen dari pagu anggaran APBN
2023.
Dari kinerja APBN tersebut, Kementerian Keuangan mencatat keseimbangan primer pada Agustus 2023 juga mengalami surplus sebesar Rp422,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Dengan demikian, Menkeu menyatakan kinerja APBN hingga Juli 2023 tetap terjaga positif. Pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif mendukung momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Namun, Menkeu mengatakan perlambatan pertumbuhan pendapatan tetap perlu diwaspadai.