Solopos.com, SOLO — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan respons terkait adanya temuan nilai transaksi mencurigakan di Kementrerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dalam kunjungannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo yang terletak di Purwosari pada Kamis (9/3/2023), Sri Mulyani mengaku baru mendapatkan surat dari PPATK terkait jumlah transaksi dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Ia juga menyebut masih akan mengkaji ulang surat yang diberikan oleh PPATK tersebut.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Ya tadi baru sampai dan saya belum lihat secara detail suratnya. Pada dasarnya setiap tahun PPATK mengirimkan surat berisi transaksi dari 2009 sampai 2023, total ada 156 surat yang disampaikan. Semuanya ada, kami perlu melihat dulu, datanya seperti apa, karena saya baru menerima suratnya tadi pagi,” ulas Sri Mulyani.
Mengenai angka Rp300 triliun yang disebut sebagai jumlah transaksi mencurigakan di Kemenkeu, Sri Mulyani menyebut secara sekilas tidak ada angka tersebut dalam surat yang diberikan oleh PPATK. Ia juga berjanji akan bertemu langsung dengan Ketua PPATK, Ivan Yustiavananda.
“Mengenai angka Rp300 triliun itu tadi saya lihat sekilas di surat belum ada angkanya. Nanti kalau sudah kembali ke Jakarta, saya akan berbicara dengan pak Ivan sehingga kami punya informasi yang sama karena dalam surat yang disampaikan saya tidak ada satupun angka tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebut sangat mendukung apabila memang ada bantuan untuk ikut membantu ‘membersihkan’ Kemenkeu, termasuk dari Menkopolhukam, Mahfud Md. Tetapi ia juga ingin menyamakan data yang ia terima dengan data dari Mahfud Md atau Ivan Yustiavananda.
“Tapi saya enggak bisa berkomentar itu dulu sebelum bertemu Pak Ivan. Ini masalahnya belum jelas gimana dan siapa, saya juga menunggu bantuan dari Pak Mahfud dengan fakta yang sama untuk memang mau bersih-bersih. Kami akan sangat kooperatif makanya Pak Mahfud MD juga akan kami undang,” jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, PPATK mengonfirmasi telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, laporan tersebut tak kunjung mendapatkan respons sejak 2009. Alhasil, nilai transaksi mencurigakan itu menggelembung hingga bernilai Rp300 triliun dan mencuat ke publik pada 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengonfirmasi ratusan laporan transaksi mencurigakan tersebut sudah diberikan kepada Kemenkeu sejak 14 tahun yang lalu. “Iya [ada laporan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun] terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis atau LHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023,” ujar Ivan seperti dilansir Bisnis.com, Kamis (9/3/2023).
Laporan tersebut diberikan kepada Kemenkeu lantaran informasi mengenai transaksi itu berkaitan dengan internal Kemenkeu.
Sedangkan, Menkopolhukam Mahfud Md menyebut ada lebih dari 160 laporan transaksi mencurigakan yang terakumulasi hingga Rp300 triliun selama 2009 sampai 2023 di Kemenkeu.
Terdapat 460 orang lebih yang diduga terlibat mengenai transaksi tersebut. “Akumulasi terhadap transaksi mencurigakan bergerak di sekitar Rp300 triliun, tetapi itu sejak 2009 karena laporan tidak di-update dan tidak diberi informasi atau respons,” jelasnya dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (8/3/32023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
