SOLOPOS.COM - Pekerja menata elpiji 3 kg di salah satu pangkalan di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, April lalu. (Solopos/Rudi Hartono)
Solopos.com, JAKARTA–Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman mengatakan kenaikan harga elpiji 3 kilogram tidak bisa dilakukan sepihak, karea meminta persetujuan antara parlemen, PT Pertamina, dan pemerintah.
Baca Juga: Tenang! Stok Elpiji 3 Kilogram di Karanganyar Aman Selama Ramadan
“Saya pikir tidak semudah itu main langsung dengan gampang mau menaikkan karena perlu ada pembicaraan antara Pertamina, pemerintah, dan Komisi VII DPR,” ujar dia di Gedung Parlemen, Rabu (6/4/2022).
Maman mengatakan pihaknya berkontribusi terhadap bagaimana memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga murah.
Maman mengatakan pihaknya berkontribusi terhadap bagaimana memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga murah.
Komisi VII DPR, menurut dia, telah berjuang maksimal untuk menaikkan kuota elpiji tiga kilogram yang membuat bahan bakar itu kini membanjiri masyarakat.
Baca Juga: Elpiji 3 Kilogram di Sragen Melambung Capai Rp21.000
Dia menjelaskan bahwa jangankan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, di Jawa saja pada tahun lalu masih banyak orang yang mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga Rp30.000 sampai Rp40.000 per tabung.
Maman berani menjamin dan memastikan 95% rakyat di seluruh Indonesia kini menikmati elpiji tiga kilogram sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah Rp18.000 sampai Rp22.000 per tabung.
Baca Juga: Luhut: Juli dan September Pertalite dan Elpiji 3 Kg Naik
Keputusan mempertahankan harga elpiji tiga kilogram tetap murah di tengah proses pemulihan ekonomi nasional pascapandemi menjadi upaya dalam mendorong daya beli masyarakat.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan agar wacana maupun pernyataan terkait kenaikan elpiji tidak disampaikan langsung ke publik tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu dengan perseroan.
“Kepada siapapun para pihak tidak mudah juga menyampaikan statement, wacana atau apapun. Jadi, kalau belum jelas akan ada perencanaan, belum dibahas di kami sudah dilempar kepada masyarakat wacana-wacana naik, masyarakat sudah gelisah duluan,” papar dia.
Nicke berpesan agar tokoh publik bisa hemat kata dan menjaga perasaan rakyat dengan tidak menyampaikan hal-hal yang semakin memberatkan mereka. Apalagi topik yang disampaikan itu belum dibahas dengan Pertamina.