SOLOPOS.COM - Ilustrasi produk UMKM. (Solopos.com/Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SOLO – Baru 14 persen produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air yang mampu menembus mata rantai pasar global. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong agar pelaku UMKM naik kelas dengan peningkatan kualitas produk dan akses pembiayaan.
Kolaborasi instansi di lingkup Kemenkeu Jawa Tengah menggelar kegiatan Road to Bussiness Matching UMKM Siap Ekspor di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) Jawa Tengah II, Kamis (8/6/2023). Kegiatan itu dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Muhdi; Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Max Darmawan; Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY Tri, Wahyuningsih Retno Mulyani serta Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Slamet Sutantyo. Hadir pula puluhan pelaku UMKM di Solo yang menjadi binaan Kemenkeu.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan Kemenkeu terus mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan daya saing agar bisa merambah pasar perdagangan internasional. “Jumlah pelaku UMKM yang sudah go ekspor baru 14 persen. Sedangkan, pelaku UMKM yang belum go ekspor sekitar 85 persen. Kami bakal terus melakukan pendampingan dan pelatihan agar mereka siap melakukan ekspor sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD),” kata dia, Kamis.
Banyak kendala dan problem yang dihadapi para pelaku UMKM seperti belum mendapatkan pendampingan dan pelatihan. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam mengakses pembiayaan permodalan, transaksi, teknologi serta dukungan demand.
Hal ini memotivasi instansi Kemenkeu di lingkup Jawa Tengah untuk berkontribusi nyata dalam pendampingan dan pelatihan terhadap UMKM. “Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah terbesar secara nasional. Korelasinya dengan pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi. Apabila UMKM tangguh maka berpotensi mengurangi jumlah kemiskinan,” papar dia.
Muhdi menyebut sektor UMKM menjadi tulang punggung dan motor penggerak akselerasi pemulihan perekonomian nasional. Sektor UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di atas 70 persen. Dia berharap kegiatan business matching berlanjut hingga real matching ekspor.
“Kegiatan ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan (LPEI) Solo. Jadi sinkronisasi mekanisme ekspor dan perpajakan bagi pelaku UMKM agar bisa naik kelas,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Tri Wahyuningsih Rento Mulyani, sekaligus Ketua Pokja UMKM Sekretariat Bersama Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah mengatakan kolaborasi instansi Kemenkeu di lingkuap Jawa Tengah memegang komitmen mengembangkan sektor UMKM agar lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Masing-masing daerah di Jawa Tengah memiliki potensi UMKM yang beragam. Peluang dan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk merambah pasar global terbuka lebar. “Kami berharap kegiatan pendampingan dan pelatihan memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM. Kemenkue serius memperkuat sektor UMKM yang menjadi pilar perekonomian nasional dan daerah,” kata dia.