Solopos.com, SOLO — Beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di Soloraya mengatakan masih sangat berhati-hati jika ingin bekerja sama dengan korporasi swasta.
Mereka menilai, bentuk kerja sama dengan pihak swasta harus benar-benar jelas, karena BUMDes bukanlah perusahaan sektor swasta yang hanya bertujuan keuntungan finansial.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Salah satunya disampaikan Direktur BUMDes Sinergi Kabupaten Klaten, Hartoyo.
Ia menilai BUMDes Sinergi yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sudah beberapa kali mendapatkan tawaran kerja sama dengan pihak swasta.
Namun Hartoyo mengatakan masih sangat berhati-hati.
“Tawaran kerja sama dengan swasta atau korporasi selalu ada dengan BUMDes, tapi ya kami hati-hati jangan sampai cuman profit oriented saja. Kami ini bekerja juga untuk perkembangan desa dan menghidupkan ekonomi desa. Belum lagi misalkan ada perusahaan nakal yang akhirnya mengakali kesepakatan, itu juga bahaya karena kami akan sulit bergerak dan hanya bisa protes saja,” kata dia saat ditemui Solopos.com, Senin (16/10/2023).
Ia mencontohkan, ada salah satu perusahaan yang akhirnya ditolak karena dianggap bisa mematikan usaha-usaha yang dibangun oleh masyarakat desa.
“Ada salah satu yang mau kerja sama soal pemasangan kabel buat internet. Kami tolak karena di situ ada warga yang mengelola usaha buat Internet, misalkan kami setujui, nantinya ada beberapa usaha yang mati dan kami akan diprotes warga,” ulasnya.
Hartoyo mengatakan, BUMDes Sinergi Sidowayah sebisa mungkin menghindari perselisihan dengan warga. Selain itu, ia menilai, jika sektor swasta masuk ke BUMDes berpotensi terjadi akuisisi dan bisa membuat desa kehilangan asetnya.
“Sebenarnya kami menyadari swasta itu bisa berpotensi untuk membantu BUMDes. Seperti saat ini kami bekerja sama dengan BNI, BRI dan perusahaan minyak goreng, meskipun margin keuntungan kerja samanya kecil yang penting BUMDes ini tetap jalan. Jangan sampai ketika ada kerja sama justru bikin perselisihan antara BUMDes dengan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan senada juga dikatakan oleh Kepala bagian keuangan BUMDes Karya Lestari Manunggal, Muhammad Khairul Rais.
BUMDes Karya Lestari Manunggal terletak di Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Rais mengatakan pihaknya belum berani bekerja sama dengan pihak swasta karena khawatir desanya kehilangan aset.
“Sejauh ini belum ada kerja sama dengan pihak swasta. Intinya, kami berusaha sebisa mungkin berdikari dan mengerjakan potensi desa ini dengan tetap menjaga aset desa tetap berada di bawah naungan BUMDes,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan pemberian legalitas hukum pada BUMDes memperbesar peluang kolaborasi dengan korporasi berskala besar untuk pengembangan kegiatan usaha.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan pemberian legalitas hukum BUMDes tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen utama ekonomi di desa.
“Sebagaimana diminta langsung oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa, perusahaan dengan nilai investasi besar kini harus berkolaborasi dengan BUMDes karena sudah berbadan hukum sebagai sebuah badan usaha,” kata Taufik dikutip dari kantor berita Antara.
Dengan adanya legalitas hukum itu, kata Taufik, BUMDes dapat bertindak sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan korporasi agar desa dapat merasakan langsung manfaat investasi yang bernilai besar dan bukan malah dipinggirkan.
“Harapannya ada sebagian usaha yang dapat dikerjakan oleh masyarakat desa melalui BUMDes, misalnya suplai logistik atau pelayanan jasa angkutan kepada korporasi yang berinvestasi,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
