Solopos.com, JAKARTA — Pembangunan Sirkuit Formula E di DKI dinilai sebagai pemborosan. Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta menjawab tudingan bahwa penyelenggaraan Formula E memboroskan APBD DKI.
Pemprov DKI juga menyinggung MotoGP Mandalika yang akan digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 2022.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Respons Pemprov DKI itu dipaparkan dalam dokumen yang dikirim tim Humas Pemprov DKI Jakarta. Dokumen itu berjudul ‘Katanya vs Faktanya Formula E’.
Ada 12 poin pernyataan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI . Salah satunya terkait anggapan bahwa Formula E pemborosan APBD.
Baca Juga: Buat Gaduh Soal Poligami, PKS: Kami Minta Maaf
Pemprov DKI lantas menjawab semua kegiatan dunia pasti membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika.
“Hampir semua event dunia [Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E] membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022,” keterangan dalam fakta dari Pemprov DKI seperti dilansir Antara.
Pemprov DKI lantas membantah anggapan pemborosan Formula E. Penyelenggaraan itu dinilai justru memberikan manfaat ekonomi dan reputasi bagi negara.
“Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia,” sambungnya.
Baca Juga: Awas! Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Awal 2022
Memberikan Stimulus Ekonomi
Pemprov DKI mengatakan Formula E dapat memberikan stimulus dalam bidang ekonomi. Manfaat lain adalah reputasi Indonesia di kancah dunia.
Dalam dokumen klarifikasi Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, disebutkan biaya perlombaan multiyears itu tidak akan menimbulkan kerugian seperti yang dinilai beberapa pihak.
Awalnya, gelaran Formula E direncanakan digelar selama lima tahun berturut-turut dan akhirnya menjadi polemik karena dianggap akan merugikan bagi Jakarta, namun Pemprov DKI meyakinkan bahwa tidak akan terjadi kerugian, terlebih saat ini ada kesepakatan baru akibat pandemi.
Baca Juga: Jelang WSBK, Pemprov dan BI Pastikan Ketersediaan Pangan di NTB Aman
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi kontrak Formula E Jakarta yang terikat untuk penyelenggaraan 5 kali berturut-turut selama 5 tahun.
Hal tersebut dinilai tidak mudah, jika melihat penyelenggaran yang sudah dijalankan di ajang tersebut. Adapun, sejak awal Formula E diselenggarakan pada 2014 di 24 kota penyelenggara, hanya 2 kota yang berhasil menyelenggarakan ajang tersebut selama 5 kali berturut-turut, yakni Berlin dan Mexico City.
“Kontrak 5 tahun untuk 5 kali penyelenggaraan Formula E Jakarta ini problematik, tidak hanya membebani pemerintahan gubernur selanjutnya, tapi faktanya banyak negara yang cabut kontrak sebelum 5 tahun karena merugi,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana melalui siaran pers, Rabu (8/9/2021) seperti dilansir Bisnis.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
