Solopos.com, SOLO — Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Maharani mengusulkan intensif kelonggaran pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengatasi backlog atau angka kebutuhan rumah di Soloraya.
Ia menyebut pemerintah bisa menyiapkan subsidi PPN pada hunian seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menyediakan hunian untuk masyarakat.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Saat ini ia menyebut ada 3.000 hingga 4.000 rumah ready stock di wilayah Soloraya baik rumah subsidi dan komersial. Maharani juga menyebut permintaan hunian seharga di bawah Rp1 miliar cukup banyak. Namun, Maharani menyebut kelonggaran PPN di industri properti juga harus linier dengan kelonggaran PPN yang diberikan pemerintah bagi industri otomotif.
Walaupun telah ada pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi, namun menurutnya skema intensif ini perlu dilakukan pada rumah komersial.
“Kemarin waktu Munas kami mengajukan untuk yang ditanggung pemerintah itu Rp500 juta, tetapi kalau yang sudah lama itu sampai harga Rp300 juta itu memang sudah ditanggung PPN-nya sama pemerintah. Kami juga memohon kebijakan apabaila diperkenankan itu yang ditanggung pemerintah sebaiknya sampai harga Rp1 miliar,” ujar Maharani kepada Solopos.com, pada Kamis (7/9/2023).
Sebab menurut dia, minat masyarakat bergaji di atas upah minuman regional (UMR) cenderung menghendaki rumah di atas rumah subsidi yaitu di atas Rp162 juta. Sehingga dengan intensif tersebut bisa memungkinkan menutup permintaan masyarakat dan mengatasi kebutuhan hunian.
Ia juga menyebut tantangan industri properti di Soloraya adalah persyaratan yang ketat, misalnya masalah ketersediaan lahan. Padahal menurutnya, industri properti juga menggerakan sektor ekonomi lain, dari perbakan, hingga penyedia bahan bangunan.
Dengan intensif PPN tersebut, menurutnya mampu mengatasi permintaan hunian. Sebab tidak semua orang memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah subsidi.
Sementara itu, dilansir dari antaranews.com, Ketua DPP REI periode 2023-2027, Joko Suranto mengatakan wadah asosiasi pengusaha real estate tersebut membuat kajian untuk membantu pemerintah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Joko mengatakan kondisi properti saat ini belum rebound atau pulih seperti industri yang lainnya dan saat ini tulang punggung utamanya adalah industri properti ini, jaring pengaman berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
“Nah kita berharap apa yang sudah diberikan pemerintah ini bisa berkesinambungan, bisa berjalan lebih smooth,” ujarnya.
Apabila ada konsistensi dari pembiayaan itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan kalau boleh didorong itu bisa men-drive betul karena sektor bisnis tidak bisa on-off.
“Saat ini mesinnya sudah bagus marketnya sudah bagus, sehingga bisa dorong dengan insentif itu,” katanya menambahkan.
Ia menguraikan REI memikirkan juga apa yang menjadi beban pemerintah dengan apa yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adanya backlog rumah 12,7 juta.
DPP REI melihat ada tiga klaster yang ada di 12,7 juta tersebut, satu dari sektor informal, kedua formal atau ‘fixed income’, yang ketiga adalah sektor informal tapi nonbankable.
“Nah dari klaster yang fixed income pastinya perlu diberikan sensitif misalkan seperti yang sudah diajukan oleh REI. Cerukan itu tolong diberikan insentif, kita mengusulkan rumah yang harganya Rp300 juta itu mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN,” katanya lagi.
Hal kedua itu adalah juga untuk mengejar backlog yang ada, dan ketiga, efek domino dari pembiayaan itu. Pembebasan PPN maka akan menggerakkan sektor industri properti khususnya, tetapi juga menyerap tenaga kerja, kemudian juga menumbuhkan industri lainnya.
“Satu lagi adalah bahwa dengan kita mendorong itu maka saya yakin pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri properti akan semakin besar lagi tahun ini,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
