Aset, Kredit, dan DPK Industri Jasa Keuangan Soloraya Tumbuh

Solopos.com, SOLO—Kinerja industri jasa keuangan (IJK) di Soloraya pada semester I-2021 tetap terjaga dan stabil di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini ditunjukkan dengan tumbuh positifnya sejumlah indikator, seperti aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, dalam media gathering yang digelar secara virtual pada Kamis (26/8/2021).

Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023

Kepala OJK Solo, Eko Yunianto, mengatakan total aset perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 2,99% year on year (yoy) senilai Rp101,733 triliun. Pertumbuhan aset perbankan di Soloraya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (8,89%) dan nasional (8,53%).

“Sedangkan dari sisi penyaluran kredit, perbankan Soloraya mengalami pertumbuhan 3,87% [yoy] senilai Rp91,231 triliun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di Jawa Tengah [5,01%], Soloraya lebih rendah, sementara dengan nasional hanya 0,64%, jadi Soloraya lebih tinggi,” ujar dia.

Baca Juga: Menikmati Sajian Spesial Teh Citarasa Lokal Saat Siang Hari di Hotel Alila Solo

Eko menjelaskan dari sisi penghimpunan DPK yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro, tumbuh 6,24% senilai Rp86,597 triliun. Pertumbuhan DPK ini lebih rendah dari Jawa Tengah (9,42%) dan nasional yang tumbuh 11,27%.

Menurutnya, pertumbuhan DPK ini lebih tinggi daripada penyaluran kredit sehingga menyebabkan perbankan Soloraya memiliki kelonggaran likuiditas cukup tinggi.

Hal ini lantaran adanya penempatan dana dari pemerintah di bank Himbara, Bank Jateng, dan peningkatan tren menabung di masyarakat. Dari sisi penyaluran kredit, pelaku usaha cenderung menahan ekspansinya dan memilih opsi wait and see selama pandemi. Dengan demikian, pertumbuhan kredit melambat.

Baca Juga: Pengumuman, Jateng Izinkan Sekolah Gelar Tatap Muka Mulai 30 Agustus

Industri Pengolahan

Sementara kinerja kualitas aktiva yang tercermin dari non performing loan (NPL) dan non performing finance untuk perbankan syariah, masih tergolong cukup tinggi sebesar 10,23%. NPL perbankan di Soloraya ini lebih tinggi daripada Jawa Tengah (5,24%) maupun nasional (3,3%).

“Sebaran kredit atau pembiayaan perbankan banyak disalurkan kelima sektor unggulan yang memiliki share kredit cukup besar, yakni industri pengolahan dengan share kredit 28,17%, diikuti perdagangan besar dan eceran [28,06%], rumah tangga [12,97%], bukan lapangan usaha [9,66%], dan pertanian [3,96%],” papar dia.

Di sisi lain, proporsi yang cukup besar dari penyaluran kredit kelima sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan yang baik sehingga pembiayaan pada lini ini masih potensial. Berdasarkan pertumbuhan kredit ada empat sektor yang tumbuh di atas 10%, yakni perikanan (57,17%), diikuti sektor kegiatan yang belum jelas (51,89%), real estate, usaha persewaan, dan jasa usaha (13,85%), dan pertanian, perikanan (10,7%).

Keempat sektor ini memiliki kinerja yang baik selain dari pertumbuhan tinggi, rasio NPL cukup rendah, masuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mampu bertahan atau tumbuh dengan baik di tengah pandemi.

Baca Juga: Kompak Turun! Simak Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Jumat 27 Agustus 2021

Namun demikian, jika dilihat dari indikator NPL, sektor industri pengolahan paling tinggi (27,94%), diikuti sektor penyedia akomodasi, makan dan minum (12,49%). Tingginya NPL tersebut sebagai dampak langsung pandemi Covid-19 serta penurunan industri tekstil di wilayah Soloraya.

“OJK akan terus mendorong rasio NPL ini mengingat sektor ini memiliki porsi yang cukup besar,” ungkap dia.
Sementara itu, Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Maskum, dalam paparannya mengenai digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia menyebutkan pada 2030 Indonesia akan menjadi satu dari 10 perekonomian terbesar di dunia.

“Hasil survei APJII periode 2019 – kuartal II/2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 60 juta UMKM, 75% dari UMKM ini belum memiliki akses ke bank atau layanan keuangan,” jelas dia.