Solopos.com, SOLO – Sekretaris Apindo Kota Solo, Sri Saptono Basuki, mengomentari tutupnya beberapa industri tekstil di Soloraya. Ia menilai, saat ini perusahaan memiliki ketahanannya masing-masing agar tetap bisa bersaing di pasar global.
Basuki juga menekankan, ketidakpastian di dunia industri tekstil sangat besar, hal ini juga akhirnya berpengaruh terhadap perusahaan yang terpaksa melakukan efisiensi. “Resistensi atau daya tahan masing masing perusahaan berbeda. Bila perusahaan tidak mampu bersaing di market global, maka mereka akan berhitung terkait keberlanjutan bisnis. Saat ini ketidakpastiannya sangat ekstrem,” ulasnya kepada Solopos.com, Jumat (6/10/2023).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Ia juga mengatakan, salah satu penyebab adanya efisiensi atau rekondisi perusahaan karena daya saing dengan barang impor yang jauh lebih murah. “Inilah dari sekian banyak faktor, kenapa teman-teman banyak yang merkondisikan perusahaan,” ulasnya.
Sebelumnya, ia juga menilai, ada berbagai faktor yang menyebabkan harga barang impor ilegal bisa lebih murah dibandingkan produk tekstil lokal. “Mungkin dumping atau discount besar besaran. Harga tenaga seperti labour cost, teknologi produksi, social cost, dan hal-hal yang tidak efisien dalam proses produksi juga mempengaruhi harga per buah. Termasuk kebijakan yang membuat social cost, seperti banyaknya tanggal merah libur yang bila masuk dibayar double,” ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini ada enam perusahaan tekstil di Indonesia melakukan PHK terhadap karyawannya. Dari enam perusahaan tersebut, empat di antaranya berada di Jawa Tengah yaitu PT Lucky Tekstil Semarang, PT Grand Best Semarang, PT Delta Merlin Tekstil I dan II (Grup Duniatex) Karanganyar.
Saat ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Kabupaten Karanganyar, Martadi, sedang melakukan mediasi dengan pihak Duniatex. Murtadi menjelaskan, sedang terjadi perundingan antara pihak Duniatex dengan Disdagnaker Kabupaten Karanganyar. “Ini sudah masuk mediasi dan untuk dirundingkan agar ketemu solusi, mulai hari ini,” jelasnya.
Sedangkan diberitakan Bisnis.com, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengajukan usulan kebijakan strategis sebagai solusi atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas anjloknya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT), antar lain memudahkan akses bahan baku hingga pembatasan impor.
Berdasarkan data terbaru KSPN Agustus 2023, tercatat pekerja yang tengah dalam proses PHK sekitar 26.540 pekerja. Adapun, periode Agustus-September 2023 terdapat tambahan 5.000 pekerja yang di PHK dan dirumahkan dari 6 perusahaan tekstil.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan terdapat 10 kebijakan strategis yang diusulkan oleh KSPN untuk mendukung pertumbuhan industri TPT, salah satunya yakni dibutuhkannya satu otoritas baik Kementerian/Lembaga yang dapat mengelola industri.
“Mengingat begitu strategisnya industri TPT sekaligus begitu kompleksnya variabel industri TPT, haru dikendalikan, dikoordinasikan, diatur secara komprehensif oleh satu badan otoritas apakah namanya badan atau kementerian yang mempunyai wewenang khusus untuk itu,” kata Ristadi dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
