Solopos.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menjawab terkait tidak adanya anggaran untuk insentif kendaraan listrik dalam APBN 2023. Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebut insentif untuk kendaraan listrik dan hybrid tidak ada dalam APBN 2023.
Menperin Agus menyatakan rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tetap berprogres dan saat ini dalam tahap finalisasi di level pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam Seminar Nasional berjudul Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi Melalui Transformasi Struktural, di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Pemerintah sekarang sedang melakukan finalisasi terhadap pemberian insentif bagi pembelian motor atau mobil listrik,” kata Agus. Kendati demikian, dia mengakui bahwa efektivitas dari insentif yang akan disalurkan pada tahun depan adalah sebuah tantangan.
Menurutnya, langkah itu perlu diambil dalam rangka mendorong program hilirisasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, sambungnya, pemerintah akan melakukan benchmarking atas kebijakan insentif serupa yang bertujuan mendongkrak pertumbuhan manufaktur di negara-negara lain, khususnya negara kompetitor.
“Insentif harus investor friendly, harus market friendly dan yang paling penting, kami harus bisa melakukan benchmarking terhadap negara lain. Kebijakan insentif apa saja yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan manufaktur di masing-masing negara,” ujarnya.
Baca Juga: Banggar DPR Buka Mulut soal Insentif Kendaraan Listrik dari APBN 2023
Namun, rencana pemerintah menyalurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan hybrid pada 2023 mendatang tersandung di Banggar DPR RI. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan rencana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam APBN 2023.
“Jika subsidi ini akan direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian mobil dan motor listrik, dan jika direalisasikan tahun depan, maka kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.
“Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta, untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif Rp40 juta,” kata Agus dalam keterangan pers di Brussels, Belgia, seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: Menperin Ungkap Subsidi Mobil dan Motor Listrik, Produsen Komponen Curhat
Agus merinci bahwa insentif untuk pembelian motor listrik yang baru sebesar Rp8 juta, sedangkan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp5 juta. Dia menekankan bahwa insentif diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.
“Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yg membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di di Indonesia,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Subsidi Kendaraan Listrik Tak Ada di APBN 2023, Ini Kata Menperin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
