Alifian Asmaaysi / Sholahuddin Al Ayyubi / Muh Khodiq Duhri | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. (Antara Foto/M Risyal Hidayat)
Solopos.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp3,14 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa tambahan usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana hingga transformasi lingkungan hidup di IKN. Dalam laporannya, alokasi ABT tersebut paling banyak disalurkan untuk mendukung pembangunan pada bidang sarana dan prasarana senilai Rp2,1 triliun. Di mana, anggaran ini salah satunya akan digunakan untuk pengadaan lima tower pegawai IKN sebesar Rp893,72 miliar.
“Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun pegawai kami sendiri,” tuturnya dalam agenda rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (18/9/2023). Bambang juga menjelaskan, ABT juga dianggarkan seiring dengan adanya rencana serah terima sejumlah proyek infrastruktur di IKN yang telah rampung mulai dari hunian pekerja konstruksi hingga lapangan yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun depan.
“Intinya, beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas yang akan diserahkan ke kami tentu harus ada biaya operasional dan pembiayaan. Jadi timbulnya dari operasi pembiaayan itu,” tambah Bambang. Lebih lanjut, alokasi anggaran pada kedeputian sarana prasarana juga akan digunakan untuk konsultasi operasi readiness pembangunan infrastruktur IKN Rp27,2 miliar, biaya operasional pemeliharaan gedung atau bangunan Rp409,48 miliar, penyediaan pengolahan layanan angkutan umum massal KIPP 1A Rp500 miliar, sarana pemadam kebakaran Rp265 miliar dan koordinasi pemantauan dan evaluasi Rp16,6 miliar.
Tidak hanya itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam juga akan menggunakan anggaran tambahan itu sebesar Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup guna mengantisipasi bencana alam. “Jadi ini sifatnya untuk pengendalian kebakaran di hutan dan lainnya. Ada juga reforestasi, penghutanan kembali agar menjadi hutan tropis Kalimantan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul IKN Minta Tambah Anggaran Rp3,15 Triliun untuk 2024 ke DPR.