SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam The Lauch of The World Bank Indonesia Economic Prospects Report di Jakarta, Kamis (15/12/2022). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/aa).
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan arah kebijakan anggaran prioritas tahun 2024 adalah memperkuat belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur ekonomi.
Pada sisi peningkatan kualitas SDM, mencakup penurunan stunting dan transformasi sistem kesehatan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial (perlinsos).
Serta penguatan kualitas dan akses pendidikan, sedangkan sisi penguatan infrastruktur difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Presiden sudah sampaikan, selain SDM, harus jaga akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan ekonomi, termasuk dalam hal ini kebutuhan mengenai digital technology dan infrastruktur.
Presiden sudah sampaikan, selain SDM, harus jaga akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan ekonomi, termasuk dalam hal ini kebutuhan mengenai digital technology dan infrastruktur.
“Serta bagaimana kita buat regulasi yang sesuai,” ucap Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 pada Kamis (6/4/2023) yang dipantau Antara secara virtual di Jakarta, Jumat.
Secara detail, penguatan arah kebijakan anggaran prioritas diperuntukkan belanja kesehatan sebesar Rp187-200 triliun atau lebih tinggi dibandingkan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dan 2023.
“Jadi karena sudah tidak ada pasien Covid-19, obat-obat, vaksin, maka kita bisa mengembalikan belanja kesehatan pada situasi normal dengan fokus stunting, tuberkulosis, malaria atau berbagai penyakit-penyakit yang menyebabkan kualitas dari kehidupan masyarakat [melemah], seperti diabetes, ginjal, darah tinggi, dan lain-lain,” ungkapnya.
Untuk anggaran belanja perlinsos, pemerintah mengalokasikan Rp503 triliun-Rp546 triliun atau jauh lebih besar bahkan dibandingkan masa pandemi.
Padahal, saat masa pandemi, pemerintah disebut melakukan ekstra perlindungan bantuan sosial karena masyarakat tidak bisa keluar dan membutuhkan dukungan.
Selanjutnya, anggaran untuk belanja pendidikan diperkirakan mencapai Rp643 triliun-Rp695 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah pengalokasian anggaran di ranah pendidikan di Indonesia.
Dulu, total APBN jaman 2004-2005 hanya Rp495 triliun, sekarang belanja pendidikan saja akan capai Rp643triliun-Rp695 triliun, ini menggambarkan betapa size dari APBN naik, belanja meningkat.
“Tentu kita mengharapkan hasil dari berbagai belanja itu menghasilkan dampak kualitas pembangunan yang meningkat,” ucapnya.
Terakhir, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp396 triliun-Rp477 triliun atau tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.
“Ini [semua] adalah arah belanja sesuai dengan prioritas,” ujar Sri Mulyani.