Solopos.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending yang masuk ke kategori kredit macet masih didominasi kalangan anak muda pada Maret 2024.
Merujuk data Statistik P2P Lending periode Maret 2024 yang dipublikasi pada Senin (13/5/2024) menunjukkan outstanding pinjaman macet di atas 90 hari perorangan naik 20,13% dibandingkan posisi Maret tahun lalu.
Promosi Sambut HUT ke-59, Telkom akan Gelar Digiland Run 2024 di Jakarta
Alhasil, nilai outstanding pinjaman macetnya merangkak dari Rp1,14 triliun pada Maret 2023 menjadi Rp1,37 triliun pada periode yang sama tahun ini. Peningkatan outstanding pinjaman macet itu sejalan dengan rekening penerima pinjaman (borrower) aktif yang naik 12,68% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 463.790 borrower aktif menjadi 522.619 borrower aktif.
Jika dilihat berdasarkan gender, outstanding pinjaman macet perorangan didominasi dari kelompok laki-laki yang mencapai Rp746,34 miliar. Angkanya naik 19,6% yoy dari sebelumnya hanya Rp624,02 miliar. Artinya, kelompok laki-laki mengambil porsi 54,4% atas outstanding pinjaman macet perorangan pada Maret 2024.
Adapun sisanya berasal dari kelompok perempuan dengan outstanding pinjaman macet senilai Rp625,5 miliar dari sebelumnya Rp517,99 miliar. Namun, angkanya juga terpantau naik 20,76% yoy. Pada Maret 2024, OJK mencatat sebanyak 54,46% borrower aktif memiliki kredit macet pinjol berusia di bawah 34 tahun.
Dari sana terlihat bahwa kelompok usia kurang dari 19 tahun memiliki outstanding kredit macet senilai Rp2,2 miliar atau melonjak 41,05% yoy dari Rp1,56 miliar. Peningkatan kredit macet pinjol juga terjadi di usia 19–34 tahun yang naik 8,13% yoy menjadi Rp726,63 miliar.
Mengekor kelompok usia 35–54 tahun dengan outstanding kredit macet pinjol mencapai Rp550,39 miliar. Pada kelompok usia ini angkanya naik 24,31% dari Maret 2023 senilai Rp442,76 miliar.
Sementara itu, usia di atas 54 tahun juga terpantau mengalami pembengkakan kredit macet pinjol mencapai 260,43% yoy atau naik lebih dari tiga kali lipat. Pada Maret 2024, kredit macetnya mencapai Rp92,63 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp25,7 miliar.
Blokir Pinjol
Di sisi lain, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 915 entitas keuangan ilegal sejak 1 Januari sampai dengan 30 April 2024. Entitas ilegal tersebut terdiri dari 19 investasi ilegal dan 896 pinjaman online (pinjol) ilegal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan untuk memberantas entitas ilegal tersebut OJK bersama seluruh anggota Satgas PASTI terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal.
“Sejak 1 Januari sampai dengan 30 April 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 915 entitas keuangan ilegal yang di antaranya terdiri dari 19 investasi ilegal dan 896 pinjaman online ilegal,” kata Friderica dalam rilis dikutip Selasa (21/5/2024).
Adapun ada sekitar total 9.064 entitas ilegal yang telah dihentikan sejak 2017 sampai April 2024. Meliputi investasi ilegal sebanyak 1.237, pinjol ilegal 7.576, dan gadai ilegal 251.
Sementara itu, dari sisi pengaduan, Friderica mengatakan pengaduan entitas ilegal yang diterima mencapai 5.998 pengaduan sejak 1 Januari sampai dengan 25 April 2024.
“Pengaduan tersebut meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 5.698 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 300 pengaduan,” katanya.
Friderica memastikan OJK telah melaksanakan 655 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 682.645 orang peserta secara nasional sejak 1 Januari sampai dengan 30 April 2024. Misalnya saja Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi khusus konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital berupa minisite dan aplikasi, telah mempublikasikan sebanyak 140 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 537.312 viewers selama Januari s.d. April 2024.
Selain itu, terdapat 47.867 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan akses terhadap modul sebanyak 55.807 kali akses dan penerbitan 43.265 sertifikat kelulusan modul.
Friderica menyebut upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.
“Sampai dengan 30 April 2024 telah terbentuk 516 TPAKD di 34 provinsi dan 482 kabupaten/kota. Secara keseluruhan, tercatat 93,48% TPAKD telah terbentukbaik di tingkat provinsi/kabupaten/kota,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
