SOLOPOS.COM - Tiga capres (dari kiri) Prabowo Subianto Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Antara/Aditya Pradana Putra)

Solopos.com, JAKARTA — Belanja alutsista (alat utama sistem senjata) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi salah satu sorotan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar Minggu (7/1/2024) malam.

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memiliki pandangan yang sama tentang sistem pertahanan Indonesia. Mereka sepakat anggaran pertahanan harus dinaikkan sekitar 1-2% untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani

Kedua kandidat calon pemimpin negara ini menilai kondisi pertahanan Indonesia masih memiliki kekurangan di berbagai lini. Anies maupun Ganjar menilai, tanpa anggaran yang cukup, maka pertumbuhan industri pertahanan di dalam negeri tentu akan terganggu.

Selain itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri. Dia juga menggarisbawahi tentang praktik korupsi yang membuat banyak anggaran tidak terserap dengan maksimal.

“Tanpa anggaran yang cukup, kita tidak bisa melakukan hal yang demikian. Kita perlu meniadakan praktik middle man dalam pengadaan alutsista. Kita juga harus meningkatkan alokasi anggaran, kemudian menggunakannya dengan efisien,” kata Anies.

Senada dengan Anies, Ganjar menilai belanja alutsista semestinya menjadi investasi sektor pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini termasuk mengelola sumber daya manusia lokal untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memimpin komunikasi dalam debat ketiga Pilpres 2024.

“Dari aspek komunikasi, Ganjar menjadi pemimpin komunikasi dalam perdebatan ini,” kata Emrus seperti dilansir Antaranews, Minggu malam.

Pasalnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto beberapa kali menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan Ganjar. Hal ini berkaitan dengan teknologi baterai, peran institusi pertahanan-keamanan yang tumpang tindih dan utang alat utama sistem senjata (alutsista).

Dia menilai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan fokus menyerang Prabowo mulai dari kepemilikan tanah hingga alutsista bekas. Prabowo pun terpancing merespons-nya sehingga Prabowo menjadi “ekor” komunikasi.

Emrus melihat Ganjar dan Anies memberikan kritik yang sangat tajam mulai dari politik luar negeri, hubungan internasional, diplomasi, konflik Laut China Selatan, hingga geopolitik. Hal ini pun tampaknya membuat Prabowo tidak percaya diri merespons kritikan tajam dari Ganjar dan Anies.

“Dengan demikian, perdebatan presiden ketiga ini mutlak dimenangkan oleh Ganjar,” pungkas Emrus.

Pada sesi kedua debat capres hari ini, Prabowo Subianto tiga kali mendukung pernyataan Ganjar Pranowo “Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar,” ujar Prabowo.

Dukungan itu muncul lantaran Ganjar berpandangan bahwa Indonesia perlu konsentrasi membangun teknologi baterai.

Lalu, soal konteks kerja sama Selatan-Selatan, Ganjar mengatakan, “Kita konsentrasi satu saja, teknologi baterai. Nikel kita miliki, Bauksit kita bisa berbagi. Belum lagi litium. Kalau kemudian kita konsentrasikan penuh, ekonomi kita akan besar dan akan membuka lapangan kerja untuk rakyat,” kata Ganjar.

Argumen kedua Ganjar yang didukung Prabowo adalah soal menata peran institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih.

“Membereskan yang tumpang tindih harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan,” tegas Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga berpandangan agar berhati-hati dalam berutang. “No usang, no utang”. Menurut Ganjar, produksi alutsista perlu memaksimalkan industri dalam negeri.

“Saya kok lagi-lagi setuju dengan Pak Ganjar,” kata Prabowo. Dukungan Prabowo kepada Ganjar disambut meriah para pendukung yang hadir di Istora Senayan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Anggaran Besar

Melansir dari Bisnis.com, Kemhan tercatat langganan sebagai instansi yang memiliki anggaran paling besar dari Menteri Keuangan (Menkeu). Dalam kepemimpinan petahana Menhan Prabowo Subianto yang menjabat sejak 23 Oktober 2019, atau dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selalu memiliki anggaran paling besar.

Hanya pada 2021 anggaran Kemenhan turun ke posisi ketiga, disalip oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR.

Mengacu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat di angka Rp112,88 triliun atau 12,92% dari total belanja K/L kala itu.

Sementara pada 2020, Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari dari realisasi 2019.

Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020.

Realisasi belanja pegawai 2021 pada Kementerian/Lembaga terbesar didominasi oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Agama. Sementara, realisasi belanja barang terbesar, salah satunya didominasi oleh Kemenhan untuk modernisasi Almatsus, Alutsista, Non Alutsista, dan sarpras pertahanan.

Sepanjang periode jabatan calon presiden (capres) nomor urut 2 tersebut sebagai Menhan, anggaran paling besar tercatat pada 2022 dengan angka mencapai Rp150,43 triliun.

Dalam LKPP 2022 tercatat, naiknya belanja Kemenhan yang masuk dalam fungsi pertahanan keamanan ini mencerminkan langkah pemerintah yang meningkatkan prioritasnya terhadap bidang pertahanan dan keamanan, antara lain melalui langkah modernisasi alutsista, modernisasi almatsus serta dukungan sarana dan prasana bidang pertahanan dan keamanan. Sementara pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun.

Secara terperinci, belanja pegawai dianggarkan senilai Rp54,16 triliun, belanja barang mencapai Rp46 triliun, dan belanja modal di angka Rp34,12 triliun.

Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN. Utamanya, untuk berbagai modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasara pertahanan dari mulai alat apung, kapal perang, kapal Angkatan Laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.

“Itu semua terealisir di belanja Kemenhan yang tahun ini mencapai Rp70,9 triliun untuk belanja modalnya. Tahun sebelumya Rp50,2 triliun, jadi naiknya 36%,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Minggu (7/1/2024).

Sementara itu, pada tahun terakhirnya menjabat atau pada 2024, Bendahara Negara memberikan alokasi APBN kepada Prabowo senilai Rp139,27 triliun.

Jika diperincikan, Berdasarkan lampiran III Perpres No. 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, belanja Kemenhan pada 2024 terdiri dari Rp54,74 triliun belanja pegawai, Rp44,39 triliun belanja barang, dan Rp40,11 triliun belanja modal.

Adapun, belanja alutsista juga masuk dalam rincian Kemenhan, misalnya belanja untuk pengadaan/harwat alutsista strategis sebesar Rp3,07 triliun pada pos belanja barang dan Rp18,46 triliun pada pos belanja modal.

Selain itu terdapat belanja pengadaan alutsista integratif sebesar Rp299,96 miliar dan pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista integratif sebesar Rp5 miliar. Lebih lanjut, terdapat belanja untuk pengadaan alutsista matra laut sebesar Rp1,347 triliun dan pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista matra laut sebesar Rp1,81 triliun.

Anggaran Kemenhan selama Prabowo menjabat:

2019 Rp112,88 triliun
2020 Rp136,87 triliun
2021 Rp125,87 triliun
2022 Rp150,43 triliun
2023 Rp134,32 triliun
2024 Rp139,27 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya