SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga mencairkan BST. Anggaran BST berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional. (Candra Mantovani/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasi hampir Rp700 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), namun serapan anggaran ini sangat minim.
Bahkan ada salah satu pos anggaran yang serapannya masih 0 persen pada akhir Mei 2020.
Diberitakan sebelumnya, anggaran pemulihan ekonomi dibagi menjadi beberapa pos, salah satunya Rp87,55 triliun untuk kesehatan dan untuk perlindungan sosial Rp203,9 triliun.
Anggaran Pemulihan Ekonomi Terus Membengkak, Hampir Rp700 Triliun!
Anggaran Pemulihan Ekonomi Terus Membengkak, Hampir Rp700 Triliun!
Selanjutnya, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 trilun, dan sektoral/pemerintah daerah Rp106,11 triliun
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan anggaran pemulihan ekonomi untuk kesehatan baru mencapai 1,54 persen dari total alokasi Rp87,55 triliun.
Dua Kali Benang Layangan Lukai Warga, Ini Instruksi Kapolresta Solo
Satu-satunya alokasi dengan serapan anggaran yang cukup signifikan adalah perlindungan sosial yang mencapai 28,63 persen. Anggaran perlindungan sosial salah satunya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST).
Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan akan menyosialisasikan anggaran program pemulihan ekonomi itu agar serapannya maksimal. "Kami akan menyosialisasikannya supaya berbagai kebijakan ini optimal," kata Sri Mulyani Indrawati, Selasa (16/6/2020), seperti dikutip Bisnis.com.
Viral Ikan Arwana Wong Sukoharjo Digoreng Sang Ayah, Gimana Rasanya?
Sri Mulyani menambahkan paket anggaran pemulihan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga daya tahan perekonomian dari dampak negatif yang disebabkan pandemi Covid-19.
Dia juga menegaskan alokasi anggaran itu sangat dinamis tergantung dengan seberapa banyak sektor yang terdampak pandemi.
"Ini nanti kami akan difokuskan agar semua peraturan dukungan dan skema dukungan bisa beroperasi," jelas Sri Mulyani.
Hore! IHSG 16 Juni Menguat 3,5 Persen, Tertinggi Sejak April
Adapun, jumlah anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional membengkak menjadi Rp695,2 triliun dari alokasi semula Rp677,2 triliun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada alokasi anggaran untuk pembiayaan korporasi yang berubah menjadi Rp53,57 triliun.
BPK: Hati-Hati Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional bisa Jadi Century Jilid II
Tingginya anggaran pemulihan ekonomi sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengingatkan pemerintah agar cermat menghitung alokasi dana tersebut.
Jangan sampai anggaran pemulihan ekonomi mengulang kembali praktik yang menyebabkan kerugian negara seperti dalam kasus Bank Century. Apalagi, seperti diberitakan tersebut, serapan anggaran ini ternyata sangat kecil hingga Mei 2020.