SOLOPOS.COM - Ilustrasi galon air (Dok/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Diterpa rencana pelabelan Bisfenol A pada galon isi ulang, Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) tetap memproyeksikan pertumbuhan produksi.
Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat mengatakan proyeksi pertumbuhan produksi AMDK tahun ini berkisar 5 persen menjadi 30,87 miliar liter dari angka tahun lalu 29,4 miliar liter.
“Kami masih perkirakan bisa sekitar 5 persen, sekitar 30 miliar liter,” kata Rachmat kepada Bisnis, Selasa (7/12/2021).
Proyeksi pertumbuhan produksi tersebut seiring dengan aktivitas perkantoran, hotel, restoran, dan rumah tangga yang sudah kembali meningkat.
Proyeksi pertumbuhan produksi tersebut seiring dengan aktivitas perkantoran, hotel, restoran, dan rumah tangga yang sudah kembali meningkat.
Baca Juga: UBS Menguat, Simak Harga Emas Pegadaian Kamis 9 Desember 2021
Rachmat juga meyakini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru tidak akan terlalu dalam menggerus konsumsi AMDK masyarakat.
Sementara itu, terkait rancangan perubahan peraturan BPOM N.31/2018 tentang pelabelan kandungan BPA pada AMDK berbahan polikarbonat (PC), Aspadin telah menyampaikan tanggapan resmi secara tertulis, baik kepada BPOM maupun lembaga Pemerintah terkait lainnya.
Baca Juga: Wanita Berpengaruh Dunia, Ini Peringkat Sri Mulyani dan Nicke Widyawati
Menurut Rachmat, rencana perubahan aturan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan BPOM pada 24 Januari 2021. Saat itu BPOM enyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kemasan galon AMDK dari PC selama 5 tahun terakhir, migrasi BPA tercatat di bawah 0.01 bpj (10 mikrogram/kg) atau masih dalam batas aman yaitu 1,6% dari ambang batas aman.
“Pada 29 Juni 2021, BPOM juga menyampaikan hasil pengawasan mereka pada 2021 bahwa migrasi BPA dari kemasan galon sebesar rata-rata 0,033 bpj yang juga masih sangat jauh di bawah batas aman,” ujar Rachmat.
Dia juga mengatakan pelabelan kemasan khusus pada AMDK galon berbahan PC akan memicu praktik persaingan usaha tidak sehat melalui klaim-klaim produk yang satu lebih aman daripada yang lainnya.
Kebijakan ini akan mempengaruhi 900 pelaku industri dengan lebih dari 2.000 merek dan sekitar 40.000 tenaga kerja langsung pada sektor ini.