Maria Elena / Ni Luh Anggela / Anik Sulistyawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi utang negara (indonesia.go.id)
Solopos.com, JAKARTA — Posisi utang pemerintah saat ini masih berada pada level yang aman, terutama dengan penerimaan yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas global.
Rasio utang pemerintah bahkan mengalami penurunan, di mana posisi utang pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar Rp7.040,32 triliun, atau mencapai 39,9 persen dari PDB.
“Dengan penerimaan kuat yang kita nikmati karena commodity boom, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya sekarang turun menjadi 38 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara UI International Conference on G20, yang dikutip Bisnis, Senin (20/6/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, banyak negara di dunia harus meningkatkan utang secara drastis karena tidak memiliki pilihan lain, terutama untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian.
Sri Mulyani menjelaskan, banyak negara di dunia harus meningkatkan utang secara drastis karena tidak memiliki pilihan lain, terutama untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian.
Dalam hal ini, defisit anggaran juga menjadi tidak terhindarkan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan utang, bahkan termasuk negara yang sebelum pandemi Covid-19 telah memiliki rasio utang yang tinggi.
Baca Juga: Suku Bunga The Fed Naik, Begini Respons Menkeu Sri Mulyani
Lebih lanjut, situasi ini juga menjadi sangat rentan bagi negara berpenghasilan rendah, ditambah lagi dengan situasi peningkatan inflasi global, yang diikuti dengan pengetatan moneter negara maju. Berdasarkan catatan IMF pun, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan.
“Jika dibandingkan dengan banyak negara di dunia, ini [rasio utang Indonesia] masih dalam taraf yang relatif aman,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$409,5 miliar pada akhir April 2022.
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Capai Rp6.058 Triliun, Mampukah Pemerintah Membayar?
Posisi tersebut turun jika dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$412,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik, yakni pemerintah dan Bank Sentral.
“Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy),” kata Erwin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/2022).
Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar US$190,5 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$196,2 miliar.
Adapun secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).