SOLOPOS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam webinar yang digelar Solopos Media Group (SMG) dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan tema Optimisme Mencapai Swasembada Pangan, yang disiarkan di Youtube Espos Live, Rabu (24/8/2022).(Tangkapan Layar Youtube)
Solopos.com, SOLO— Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan adanya beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya yang berasal dari perikanan.
Hal pertama yang disebutkan adalah mengenai degradasi keragaman biota laut karena aktivitas manusia. Kemudian adanya penurunan stok ikan karena penangkapan berlebih dan adanya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
Persoalan selanjutnya adalah mengenai kegiatan budidaya yang tidak ramah lingkungan, serta tantangan pemenuhan pasar ekspor dan domestik. Belum lagi mengenai masalah meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, hingga pemanfaatan ruang-ruang laut dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai aturan.
“Untuk itu Kementerian Kelautan Dan Perikanan kini telah mengambil langkah untuk menjawab tantangan tersebut,” kata dia dalam webinar yang digelar Solopos Media Group (SMG) dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan tema Optimisme Mencapai Swasembada Pangan, yang disiarkan di Youtube Espos Live, Rabu (24/8/2022).
Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah dengan memperluas wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI. Kedua, adalah dengan memberlakukan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
Baca Juga: Harbour Toll akan Menghubungkan Kawasan Industri dari Demak sampai Batang
“Kebijakan penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di area yang telah ditentukan berdasarkan kuota penangkapan ikan. Ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, memberikan kesempatan berusaha, kepastian investasi, memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” jelas dia.
Upaya ketiga adalah pengembangan budi daya laut pesisir dan air tawar yang ramah lingkungan. Keempat, penanganan sampah laut dengan nilai ekonomi sampah laut dan kelima, menataan pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dia menyampaikan kebijakan tersebut diharapkan bisa menjaga stok ketersediaan ikan di laut, meningkatkan produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendistribusikan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta meningatkan PNBP dan kontribusi di sektor kelautan dan perikanan pada perekonomian nasional.