Solopos.com, SOLO — Kalangan developer atau pengembang masih menanti rencana kenaikan harga rumah subsidi yang tak kunjung terealisasi selama lebih dari tiga tahun. Patokan harga rumah subsidi diusulkan naik guna mengejar tingkat inflasi yang mengakibatkan harga bahan bangunan dan upah pekerja naik.
Pengembang rumah subsidi masih menanti terbitnya regulasi anyar yang mengatur kenaikan harga jual rumah subsidi pada 2023. Patokan harga rumah subsidi mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 242/2010 dengan kisaran Rp150,5 juta-Rp219 juta.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Patokan besaran harga rumah subsidi tergantung pada wilayah. Misalnya, harga rumah subsidi di Jawa dan Sumatra dibanderol Tp150,5 juta per unit. Sedangkan harga rumah subsidi paling mahal di Papua dan Papua Barat senilai Rp219 juta.
Sekjen Developer Properti Indonesia (Deprindo), I Gede Teguh Pratama, mengatakan kalangan pengembang mendesak pemerintah segera menaikkan patokan harga jual rumah subsidi lantaran tidak relevan dengan kondisi saat ini. Mereka mengusulkan harga rumah subsidi dinaikkan dengan rentang tujuh persen-10 persen.
“Sebenarnya, Kementerian PUPR sudah berencana untuk menaikkan harga rumah subsidi sebesar tujuh persen yang akan direalisasikan pada awal Januari. Ini angin segar buat kalangan pengembang. Namun, hingga sekarang belum juga terealisasi,” kata dia, saat diwawancarai Solopos.com, Senin (13/2/2023).
Menurut Gede, tekanan inflasi mengakibatkan harga material bahan bangunan mengalami lonjakan tajam selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut berimbas pada production cost pembangunan rumah subsidi. Padahal, kalangan pengembang membantu program pemerintah yang menggulirkan rumah subsidi agar bisa diakses kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dia berharap pemerintah segera merealisasikan kenaikan harga rumah subsidi pada tahun ini. “Kami sangat mengharapkan harga rumah subsidi segera naik. Pengembang bakal kesulitan memenuhi spesifikasi bangunan rumah subsidi sesuai standar pemerintah,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya, Samari, mengatakan harua ada simbiosis mutualisme antara pengembang dengan pemerintah. Kenaikan harga rumah subsidi dianggap wajar seiring dengan kenaikan harga bahan bangunan dan bahan baku pembangunan rumah lainnya.
Developer yang tergabung dalam Apersi Soloraya siap menyuplai 3.466 unit rumah subsidi yang tersebar di Soloraya. “Sektor properti bisa menggerakkan sektor industri lainnya serta banyak menyerap banyak tenaga kerja sehingga perekonomian daerah bergeliat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
